Belum Ada Lelang Proyek 2025, Menteri Dody Tunggu Presiden Prabowo Pulang ke RI

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengaku masih menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto sebelum memulai lelang proyek tahun depan. Kementerian PU umumnya melakukan lelang lebih awal atau sejak Oktober agar proyek pada tahun selanjutnya lebih cepat direalisasikan.

Dody menjelaskan, Kepala Negara perlu menentukan proyek baru mana yang akan dikerjakan pada tahun depan. Anggaran yang dapat dialokasikan untuk proyek baru tahun depan hanya sekitar 4% dari total anggaran yang telah ditentukan senilai Rp 116,23 triliun atau mencapai Rp 4,6 triliun.

"Kami akan maksimal mengupayakan lelang proyek baru 2025 lebih awal. Namun kami perlu berdiskusi lagi dengna presiden. Kami perlu meyakinkan beliau bahwa arahan beliau sudah dikerjakan," kata Dody di kantornya, Senin (18/11).

Dody mencatat, lebih dari 90% anggaran PUPR pada tahun depan telah dialokasikan untuk pembayaran proyek kontrak tahun jamak atau MYC. Namun, menurut dia, visi Kepala Negara telah masuk dalam seluruh proyek MYC tersebut.

Karena itu, Dody mengatakan, proyek infrastruktur baru tahun depan akan fokus untuk membantu ketahanan pangan, air, dan energi.  Adapun pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ada tahun depan hanya Rp 75,63 triliun. Angka tersebut akhirnya ditambah Rp 40,49 triliun setelah Komisi V DPR menyetujui usulan penambahan anggaran pada akhir kuartal ketiga tahun ini.

Meski demikian, tambahan anggaran tersebut masih lebih kecil dibandingkan anggaran yang diajukan Kementerian PUPR senilai Rp 146,98 triliun. Mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono awalnya mengajukan tambahan anggaran senilai Rp 61,31 triliun untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan energi dan pangan nasional.

"Dalam lima tahun ke depan ditargetkan pembangunan 50 bendungan baru. Tambahan anggaran tersebut juga diperlukan untuk membangun jaringan irigasi tersier dan mencetak sawah baru," kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (28/8).

Mayoritas bendungan yang  akan dibangun pada tahun depan masih berada di Pulau Jawa. Basuki menjelaskan konstruksi 17 unit bendungan tersebut belum selesai lantaran refocusing anggaran selama pandemi Covid-19 membuat jadwal konstruksi seluruh bendungan tersebut mundur selama 1 tahun.Karena itu, Basuki mengusulkan tambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur air pada 2025 senilai Rp 18,89 triliun. Selain bendungan, tambahan anggaran senilai Rp 22,19 triliun diperlukan untuk mendukung pembangunan jalan dan jembatan. Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan untuk mendongkrak pengembalian investasi proyek jalan bebas hambatan tahun depan.

Basuki menyampaikan, fokus pendanaan pembangunan jalan tol pada tahun depan harus berasal dari pihak swasta. Namun, ia mengakui tidak semua lokasi jalan bebas hambatan memiliki pengembalian investasi yang sama tanpa dukungan pemerintah.

Dalam pagu indikatif, total dukungan pembangunan jalan tol hanya Rp 4,08 triliun untuk tiga ruas, yakni Tol Serang-animbang, Tol Semarang-Demak, dan Tol Padang-Pekanbaru.