Jakarta (ANTARA) - Tiga calon wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta
2024 menjawab soal penggusuran hunian tempat tinggal hingga
konflik tanah yang kerap dihadapi warga Jakarta.Dalam debat
terakhir Pilkada DKI Jakarta 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat,
Minggu malam, calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono
mengatakan bahwa banyak warga Jakarta yang belum terpenuhi haknya
berupa hunian sehat dan berkualitas."Karena itu kami akan
dorong bagaimana agar warga Jakarta bisa mendapatkan hunian yang
murah, hunian yang terjangkau," kata Suswono.Pasangan nomor urut
1 Ridwan-Suswono (RIDO) berkomitmen membangun hunian vertikal
yang terintegrasi dengan pusat perekonomian dan transportasi
publik serta menciptakan lingkungan hunian yang aman bebas dari
ancaman.Selain itu, Suwono mengatakan bahwa cicilan KPR oleh
rakyat dapat diperpanjang tenornya sehingga nominalnya tidak
membebani rakyat. Melalui BUMD yang ditugaskan, Suswono meminta
agar perusahaan tidak mengambil keuntungan untuk terlalu
banyak agar hunian untuk rakyat bisa terjangkau.Baca juga:
Arsip foto - Seorang warga berjalan di wilayah RW 12 Tanah
Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024). .
ANTARA FOTO/Fauzan/tom.
Sedangkan calon gubernur nomor urut 2 Kun Wardana
menilai semua konflik dan sengketa tanah bisa diselesaikan dengan
dialog."Kita perlu para warga bisa memberikan segala sesuatu
dengan tanpa paksaan, tanpa penggusuran. Maka dari itu dialog ini
menjadi suatu hal yang sangat penting," kata Kun.Pasangan Dharma
Pongrekun-Kun Wardana menyatakan mereka akan membantu warga
mengecek legalitas kepemilikan hingga melakukan konsolidasi dan
negosiasi dengan warga.Kun Wardana juga mengatakan bahwa ia
sangat menaruh perhatian terhadap jumlah hunian yang
kurang.Baca juga:
Arsip foto - Warga melintasi pinggir kali yang kumuh di Kebon
Melati, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (20/10/2023). ANTARA
FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom.
Kemudian, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno
atau Doel menegaskan bahwa segala konflik, termasuk penggusuran
hunian harus diselesaikan dengan peran pemerintah sebagai
mediator di sisi rakyat."Prinsipnya penataan kampung kumuh, yang
dihilangkan kumuhnya, bukan kampungnya. Itu yang dikasih
pengertian. Kemudian penataan kampung secara partisipasi bersama
warga, kita harus libatkan warga," kata Doel.Pasangan yang
memberi nama julukan Mas Pram-Bang Doel itu menyatakan bahwa
hunian tidak boleh menjauhkan warga dengan mata pencaharian
mereka, seperti lahan pertanian di Kampung Bayam dan Kampung
Akuarium dekat dengan laut.Setelah itu, barulah pemerintah
meningkatkan keamanan perkampungan dengan memasang kamera
pengawas (CCTV) di setiap RT/RW seluruh Jakarta yang didukung
dengan internet gratis.Doel meyakini bahwa saat kumuh pada
perkampungan itu hilang, perekonomian akan meningkat. Baca juga:
