Ditpolairud Polda Metro Jaya Akan Bantu Penyelidikan Pidana Pagar Laut di Tangerang
Presiden Prabowo mengeluarkan instruksikan mengusut dalang di balik pemasang pagar laut
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) menunggu permintaan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pagar laut di , Banten.
Hal itu dikatakan Dirpolairud Kombes Joko Sadono kepada wartawan, Senin (20/1/2025).
“Setiap perizinan di laut dikeluarkan KKP sehingga akan lebih mudah pemeriksaannya,” katanya.
Joko berujar akan memberikan bantuan penyelidikan pidana soal kasus pagar laut tersebut.
“Apabila ada permintaan dari KKP, sementara yang sudah dilakukan Ditpolairud PMJ yaitu patroli dan mencegah terjadinya tindak pidana serta konflik terjadi di lokasi,” urainya.
Baca juga:
Presiden Instruksikan Usut Dalang
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Istana Kepresidenan RI, Jakarta Pusat pada Senin (20/1/2025) sore.
Hasilnya, Prabowo mengeluarkan instruksikan mengusut dalang di balik pemasang pagar laut.
Menurutnya, pemasang pagar laut sepanjang 30 Km di kawasan perairan kabupaten , Banten, itu sudah semakin terang.
Dia pun sudah menyampaikan update penyelidikannya kepada Prabowo.
"Tadi sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden. Jadi intinya arahan beliau juga sama, Agar diusut Diusut secara tuntas siapa dan seterusnya. Tapi makin terang lah, makin terang," ujar Trenggono seusai menemui Presiden Prabowo.
Trenggono menyinggung konferensi pers yang dilakukan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.
Dalam konferensi pers itu, Nusron mengungkap adanya ratusan SHGB dan SHM di area pagar laut.
Dari keterangan Kementerian ATR/BPN, pemilik sertifikat itu mayoritasnya adalah PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang dan perorangan sebanyak 9 bidang.
