DPR Tunda Semua Pembahasan Efisiensi Anggaran Bersama Kementerian
Dia menegaskan, terhadap komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran, maka akan menggelar rapat kerja kembali.
Dia menegaskan, terhadap komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran, maka akan menggelar rapat kerja kembali.
Tribunnews/Nitis Hawaroh
EFISIENSI ANGGARAN - Lampu penerangan di Gedung Ali Wardhana, kantor Kemenko Perekonomian yang kini lebih redup, Rabu, 5 Februari 2025. Langkah ini diambil untuk efisiensi anggaran.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh komisi agar menunda pembahasan dengan kementerian/lembaga.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat tertanggal 7 Februari 2025, yang ditandatangani Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.
Baca juga:
Dasco mengatakan, permohonan penundaan rapat pembahasan karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah.
"Maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan mitra kerja," kata Dasco dalam surat yang beredar.
Dia menegaskan, terhadap komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran, maka akan menggelar rapat kerja kembali dengan mitra kerja. "Diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru," ujar Dasco.
Baca juga:
Surat tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR, . "Iya (benar)," kata Andreas saat dikonfirmasi.
Diketahui, hampir seluruh kementerian/lembaga melakukan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Baca juga:
-
"); $(".loading").show(); var newlast = getLast;
$.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?",
{start: newlast,section:'1',img:'thumb2'}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast
= newlast + 1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = "
"; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) {
var img = "
- "+img+" "); } else{ $("#latestul").append('
- '); $("#test3").val("Done"); return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else if (getLast > 150) { if ($("#ltldmr").length == 0){ $("#latestul").append('
- '); } } } }); }); function loadmore(){ if ($("#ltldmr").length > 0) $("#ltldmr").remove(); var getLast = parseInt($("#latestul > li:last-child").attr("data-sort")); $("#latestul").append(""); $(".loading").show(); var newlast = getLast ; if($("#test3").val() == 'Done'){ newlast=0; $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest", function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast + 1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
- "+img+" "); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else{ $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?", {start: newlast,section:sectionid,img:'thumb2',total:'40'}, function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast+1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
- "+img+" "); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } }
