Dukung Langkah Prabowo, Iperindo Tegaskan Kesiapan Galangan Kapal RI Bangun Kapal Baru
Pelaku usaha menegaskan kesiapannya membangun berbagai tipe dan jenis kapal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pelaku usaha Indonesia kembali menegaskan kesiapannya membangun berbagai tipe dan jenis kapal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Pemerintah tidak perlu meragukan kemampuan dalam negeri untuk membangun kapal-kapal yang dibutuhkan, baik dari sisi ketersediaan space maupun sumber daya manusia.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum Institusi Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Anita Puji Utami menanggapi kemarahan dan kekecewaan Presiden Subianto setelah mengetahui kondisi industri di Indonesia saat ini banyak yang tidak produksi.
Anita membenarkan penyataan jika dock space untuk pembangunan kapal baru pada dalam negeri saat ini banyak yang menganggur akibat sepinya order dalam beberapa tahun terakhir, baik dari lembaga dan kementerian pemerintah, BUMN maupun swasta.
Padahal, pelaku industri sudah investasi yang tidak sedikit untuk membeli berbagai fasilitas penunjang, terutama sejak kebijakan asas cabotage di berlakukan sehingga kebutuhan kapal dalam negeri meningkat.
Hingga saat ini, di Indonesia sudah berpengalaman dalam membangun berbagai jenis kapal niaga seperti tanker, bulk carrier, semen carrier, general cargo, kapal kontainer, tug and barge, dan kapal perang seperti patrol vessel, offshore patrol vessel, light fregat, kapal selam, serta kapal-kapal penunjang offshore, dan sebagainya.
Untuk mendukung pemerintah dalam menyediakan kapal kebutuhan dalam negeri, galangan kapal nasional mempunyai kapasitas membangun sekitar 900 kapal per-tahun dan 24.000 dock space per-tahun untuk mendukung kegiatan reparasi kapal
Di sisi lain, sudah mengidentifikasi perkiraan kebutuhan kapal dalam negeri dalam beberapa tahun ke depan. Kapal- kapal tersebut merupakan pesanan kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Bea Cukai, Basarnas, Bakamla dan Pemerintah Daerah.
Kemudian kapal-kapal kebutuhan BUMN dan anak-anak perusahaannya, seperti PT Pertamina, PT Pelindo, PT PLN, PT Bukit Asam, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Djakarta Lloyd, PT Pelni dan sebagainya.
Selain itu adanya kebutuhan untuk angkutan minerba, serta potensi kebutuhan kapal-kapal pesanan swasta melalui program peremajaan kapal berusia diatas 25 tahun, yang jumlahnya cukup besar.
Dia berharap para pimpinan kementerian, lembaga dan BUMN yang memesan kapal, agar mendukung kebijakan Presiden untuk memprioritaskan pembangunan kapal pada galangan dalam negeri, dan dikerjakan oleh para putera dan puteri bangsa.
"Pembangunan kapal pada galangan dalam negeri akan memberikan multiflier effect yang luas terhadap sektor ekonomi lainnya seperti industri komponen, asuransi, perbankan, jasa survey, biro klasifikasi dan sebagainya, dalam rangka mendukung target Pertumbuhan Ekonomi 8 persen " katanya.
Anita menjelaskan galangan kapal merupakan industri padat karya, padat modal dan padat teknologi sehingga jika usaha hidup, mampu mengurangi angka pengangguran dan mendukung program pengentasan kemiskinan.
Selain itu, industri galangan akan menggerakkan dan menumbuhkan usaha kecil dan menengah di area sekitar sehingga kehadiran industri ini mampu menumbuhkan perekonomian di daerah.
