Elpiji 3 Kg Langka, Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Turun Tangan
Anggota Komisi XII DPR Nevi Zuairina mengkritisi kelangkaan elpiji 3 kg yang terjadi di berbagai wilayah di Jakarta belakangan ini.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR Nevi Zuairina mengkritisi 3 kg yang terjadi di berbagai wilayah di Jakarta belakangan ini.
Menurut Nevi, fenomena ini bukan sekadar ketidakseimbangan pasokan, tetapi mencerminkan kelemahan dalam sistem distribusi dan kebijakan subsidi energi yang perlu segera diperbaiki.
Nevi mengatakan, 3 kg sangat berdampak pada masyarakat kecil, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada gas bersubsidi.
"Kesulitan mendapatkan elpiji membuat mereka harus mencari alternatif yang lebih mahal, sehingga beban ekonomi semakin berat," ujar Nevi di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Menurutnya, Pemerintah tidak bisa sekadar membantah adanya kelangkaan, tetapi harussegera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini.
Penyebab utama kelangkaan adalah penetapan kuota elpiji bersubsidi untuk tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya.
Pada tahun 2024, lanjut Nevi, distribusi elpiji 3 kg mencapai 414.134 metrik ton, sementara kuota tahun ini hanya sebesar 407.555 metrik ton.
Pemerintah memang mengklaim adanya kenaikan kuota dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton atau naik 2,1 persen dibanding tahun lalu, namun angka ini tetap lebih kecil dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
"Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan energi yang terus meningkat, kebijakan ini berisiko memperburuk kelangkaan di banyak daerah," kata Nevi.
Selain kuota yang terbatas, sistem distribusi yang belum
optimal juga menjadi faktor utama permasalahan ini.
Hingga saat ini, jumlah pangkalan resmi Pertamina di seluruh Indonesia mencapai sekitar 259.226 unit, tetapi akses masyarakat terhadap pangkalan ini masih terbatas.
Nevi mendapat informasi dari berbagai pihak, bahwa banyak warga terpaksa membeli dari pengecer dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET), yang semakin menambah beban ekonomi.
Baca juga:
"Saya menekankan bahwa pemerintah harus segera turun tangan
untuk mengatasi masalah ini sebelum dampaknya semakin meluas."
