Mendagri dan DPR Putuskan Jadwal Baru Pelantikan Kepala Daerah Hari Ini
Rapat Komisi II DPR RI dengan Mendagri dan lembaga terkait akan menetapkan jadwal pelantikan kepala daerah 2024, yang diubah setelah keputusan MK majukan putusan dismissal sengketa Pilkada.
Komisi II DPR RI akan menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) beserta KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2).
Mendagri Tito Karnavian memastikan dalam rapat itu akan memutuskan jadwal pelantikan terpilih yang mundur dari jadwal semula lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) memajukan putusan dismissal sengketa Pilkada serentak 2024.
"Siang nanti jam 14.00 WIB, itu agendanya adalah tentang evaluasi Pilkada 2024 dan tentu akan masuk ke isu mengenai pelantikan yang mungkin pihak banyak bertanya," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengatakan hal serupa. Ia menyebut dalam rapat nanti akan memutuskan jadwal pasti pelantikan kepala daerah terpilih 2024.
"Kami hari ini akan memutuskan supaya range waktu antara tanggal 15 sampai tanggal 20 itu tidak meleset lagi," kata Aria Bima.
Nantinya MK akan bersurat pada KPU jika tak ada sengketa lanjutan. Setelah itu, KPU akan mengirim surat ke KPU Daerah untuk meminta kepada DPRD untuk melaksanakan paripurna.
"Mengesahkan paripurna dan paripurna itu akan dimintakan persetujuan kepada Mendagri untuk adanya pelantikan," kata dia.
Jadwal pelantikan dapat mundur lantaran MK memajukan jadwal pembacaan putusan dismissal sengketa Pilkada. Putusan dismissal adalah putusan yang dibacakan atas penyaringan MK, apakah suatu perkara dapat dilanjutkan atau tidak berdasarkan penelitian atas bukti permulaan yang telah dikumpulkan
Sebelumnya, MK mengumumkan akan membacakan putusan dismissal sengketa pilkada 2024 pada 4-5 Februari 2025. Berdasarkan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, putusan dismissal semula akan dibacakan pada tanggal 11-13 Februari 2025.
