Evaluasi 100 Hari Kepemimpinan Prabowo, Ekonom Soroti Implementasi Hapus Kredit Macet UMKM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini mengkritisi kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam 100 hari pertama keberjalanannya. Menurut Eisha, pemerintah belum menunjukkan keseriusan pada sektor tersebut, setidaknya dalam tiga bulan pertama Kabinet Merah Putih bekerja.

“100 hari program kerja Prabowo, impelementasinya masih belum ngegas. Misalnya program penghapusan utang macet UMKM,” kata Eisha dalam diskusi publik Indef bertajuk ‘Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo Bidang Ekonomi’, Rabu (22/1/2025).

Eisha menyebut memang ada beberapa kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah, seperti program tersebut menyasar 1 juta UMKM, lalu sektor-sektor tertentu seperti petani dan nelayan. Namun, dalam implementasinya, masih belum maksimal. Seperti untuk pendataannya, dari target 1 juta baru terdata sekitar 67 ribu UMKM.

“Dengan diterbitkannya PP Nomor 47 Tahun 2024 pada bulan Novembr, dan direncanakan lima bulan setelah PP ini ditandatangani atau diberlakukan, harusnya sudah bisa berjalan, namun kebijakan ini memang satu peraturan yang butuh sinkronisasi antara kelembagaan terkait, tidak hanya dari sisi pemerintah, OJK, Kementerian UMKM, perbankan juga,” ujar dia.

Di samping itu, menurut pandangan Eisha, Kementerian Koperasi dan UMKM yang termasuk nomenklatur baru di Kabinet Merah Putih, dinilai masih berfokus pada struktur baru. Belum memiliki atensi yang lebih pada pengembangan UMKM.

“Kementerian UKM masih sibuk dengan struktur yang ada di dalamnya, padahal program-program UMKM itu tidak bisa menunggu, harus jalan cepat. Sementara pemecahan kementerian dan struktur baru masih jadi fokus tersendiri oleh pemerintah, sampai saat ini kita belum lihat realisasi program yang diangkat untuk pengembangan UMKM agar naik kelas,” terangnya.

Eisha menekankan bahwa sektor UMKM merupakan penopang perekonomian nasional yang mesti jadi fokus pemerintah dalam upaya mengembangkannya agar meningkatkan kontribusi pada ke depan.

Lebih lanjut, Eisha memberikan dua rekomendasi kepada pemerintah dalam melakukan pengembangan UMKM. Pertama, pemerintah mesti melibatkan lebih banyak UMKM dalam program-program strategis pemerintah.

“Seperti makan bergizi gratis (MBG), harusnya bisa memberi multiplier effect bagi UMKM. Namun sampai saat ini MBG masih dijalankan di wilayah tertentu dan penyelenggaranya tersentralisasi oleh pemerintah, atau misalnya dengan bantuan dapur sentral dan lain-lain, belum melibatkan banyak UMKM,” ujar dia.

Kedua, pemerintah perlu melibatkan UMKM di dalam sektor industri kecil, sehingga mampu memperkuat produksi. “Juga ikut serta dalam program hilirisasi pemerintah,” lanjutnya.