Gelar Dialog Antar Umat Beragama, Wakil Ketua Umum MUI: Anggaran Boleh Dipangkas, Kerukunan Jangan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil ketua Umum , Kiai Marsudi Syuhud menghadiri agenda dialog antar umat beragama yang diprakarsai oleh Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama (KAUB) .

Dalam agenda tersebut Kiai Marsudi memaparkan kondisi negara Indonesia yang saat ini sedang panas diantara pro dan kontra dikarenakan adanya pemangkasan atau pemotongan anggaran di beberapa kementerian. 

Dia menekankan agar para tokoh agama dapat tetap menjalin kerukunan ditengah panasnya isu tersebut.

“Setiap satu kebijakan itu akan memberi akibat, ada yang menerima ada yang menolak. Untuk itu, selaku tokoh-tokoh agama yang memiliki umat masing-masing harus tetap saling menjag akerukunan,” kata Kiai Marsudi di Pesantren Darul Uchwah Sawangan, Depok, Jawa Barat,  Rabu (12/02/2025).

Lebih lanjut, Kiai Marsudi menyebutkan ada beberapa kementerian yang dipotong anggarannya pada tahun 2025, diantaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang dulunya Rp 110,95 triliun efisiensinya menjadi Rp81, 38 triliun, anggarannya sisa Rp29,57 triliun.

Lalu Kementerian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi, dulu anggarannya Rp 57,68 triliun, efisiensinya Rp 22,54 triliun, sehingga hanya Rp 35,14 triliun.

Kementerian Kesehatan dulunya 105,65 triliun, efisiensi Rp 19,63 triliun jadinya Rp 86,02 triliun.

Anggaran Kementerian Keuangan dari Rp 53,20 triliun menjadi Rp 40,84 triliun.

Kementerian Pertanian Rp 29 triliun menjadi Rp 19,14 triliun. 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dari Rp 33,55 triliun menjadi Rp 25,54 triliun. 

Kementerian Perindustrian dari  Rp2,51 triliun menjadi Rp 1,40 triliun.

Kementerian Perdagangan, 1,85 triliun menjadi Rp1,4 triliun.

Selaras dengan hal tersebut, Kiai Marsudi menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan pernyataan yang disetujui, yang memuat perkiraan pendapatan dan belanja negara untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang.

Dia mengajak seluruh tokoh yang hadir dalam agenda tersebut untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan.