Isu 2 Juta Warga Gaza Bakal Direlokasi ke Indonesia, Kemlu RI Ungkap Ada Upaya Usir Warga Palestina
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara soal isu akan ada sebanyak 2 juta warga Gaza yang direlokasi ke Indonesia.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara soal isu akan ada sebanyak 2 juta warga yang direlokasi ke Indonesia.
Dalam keterangan persnya, menyatakan pemerintah RI tidak pernah mendapatkan informasi apapun terkait kabar tersebut.
"Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik," kata Kemlu dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).
Lebih lanjut, Pemerintah RI secara tegas menghindari untuk memberikan keterangan apapun terhadap isu tersebut.
"Pemerintah menghindari berspekulasi tentang isu tersebut tanpa adanya informasi yang lebih jelas," lanjutnya.
Perihal dengan kondisi terkini di pasca diumumkannya gencatan senjata oleh Israel, Kemlu menyatakan pemerintah RI ada pada posisi untuk tidak sepakat kalau adanya perpindahan warga .
Pasalnya, pemerintah RI berpandangan dengan berkurangnya penduduk maka akan berpotensi memperkuat penduduk Israel atas wilayah Palestina.
Bahkan lebih jauh, wilayah atas Palestina berpotensi dapat dicaplok apabila sebagian besar warganya direlokasi ke negara lain.
"Segala upaya untuk memindahkan warga tidak dapat diterima. Upaya untuk mengurangi penduduk hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari ," tegas Kemlu.
Menurut pemerintah RI, gencatan senjata di yang sedang berlangsung saat ini, justru harus dijadikan momentum untuk mencari solusi.
Bukan sebaliknya, dimana mengurangi warga dengan merelokasi mereka ke negara lain.
"Gencatan senjata harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati," tandas Kemlu.
Baca juga:
Adapun usulan itu semula diungkap oleh utusan Trump di Timur Tengah, Steve Witkoff.
