Kemensos jalin kerja sama bantu penyintas belum dapat stimulan
Kementerian Sosial bekerja sama dengan berbagai pihak guna membantu 300 penyintas gempa di Cianjur, Jawa Barat yang ...
Kami akan berkoordinasi dengan Pemkab Cianjur terkait informasi sekitar 300 rumah rusak akibat gempa yang belum mendapat bantuan
Cianjur (ANTARA) - Kementerian Sosial bekerja sama dengan berbagai pihak guna membantu 300 penyintas gempa di Cianjur, Jawa Barat yang belum mendapat bantuan stimulan dari pemerintah pusat.
"Kami akan berkoordinasi dengan Pemkab Cianjur terkait informasi sekitar 300 rumah rusak akibat gempa yang belum mendapat bantuan, kalau memang ada kita akan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Cianjur Rabu.
Baca juga:
Menurut dia, kalau ratusan rumah yang diinformasikan belum mendapat bantuan di Kecamatan Cugenang itu benar, makasih pihaknya akan menjalin kerja sama dengan kementerian lain dan pihak lain termasuk organisasi kemanusiaan internasional untuk pembangunan.
"Kami akan membantu secepatnya kalau memang ada penyintas gempa yang belum mendapat bantuan pembangunan kembali rumahnya, seperti yang diinformasikan saat menyerahkan kunci rumah bagi 200 penyintas gempa di Kecamatan Cugenang," katanya.
Bupati Cianjur Herman Suherman membantah 300 rumah penyintas gempa yang belum mendapat bantuan dari pemerintah pusat di Kecamatan Cugenang, sehingga informasi tersebut dipastikan tidak benar.
Pasalnya, ungkap dia, setelah gempa pada 2022 terjadi, pihaknya terus memperbaiki data kerusakan rumah di sejumlah kecamatan terdampak di mana tercatat 98 ribu rumah sudah mendapatkan bantuan, sehingga tidak mungkin ada rumah rusak yang tidak terdata.
Baca juga:
"Stimulan tahap empat diberikan pemerintah pusat untuk 36 ribu lebih rumah rusak akibat gempa Cianjur, sedangkan di tahap satu sampai tiga terdapat 62 ribu lebih, sehingga dipastikan tidak ada ratusan rumah yang belum mendapat bantuan," katanya.
Ia menduga ratusan rumah yang dilaporkan belum mendapat bantuan dari pemerintah pusat karena menggunakan keterangan dan kartu keluarga ganda, di mana dalam satu rumah terdapat dua sampai tiga kepala keluarga mengajukan perbaikan rumah.
"Ini banyak kasus yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pendataan ulang tiga kepala keluarga menggunakan satu kartu keluarga agar mendapat bantuan pembangunan rumah padahal rumah yang rusak hanya satu, sekali lagi saya pastikan tidak ada informasi 300 kepala keluarga belum dapat bantuan," katanya.
Baca juga:
Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
