KKP Segel 453 Ton Bahan Baku Pakan Ikan Impor yang Diolah jadi Makanan Kucing
KKP menyegel 453 ton bahan baku pakan ikan impor di Tangerang karena menyalahi ketentuan peruntukkan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel 453 ton bahan baku pakan ikan impor, yang tak sesuai peruntukan di Provinsi Banten pada Senin (20/1). Sebagian bahan baku pakan ikan itu diolah lagi menjadi makanan kucing dan anjing.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan, tindakan tersebut dilakukan di gudang milik PT PCIM dan PT CMK.
Ia menjelaskan, penyegelan dilakukan lantaran sebagian bahan pakan ikan justru diolah menjadi produk pakan hewan peliharaan kucing dan anjing yang siap didistribusikan.
"Sudah ada aturannya, setiap pelaku usaha yang memasukkan bahan baku pakan ikan dari luar negeri wajib menggunakannya untuk pembuatan pakan ikan, jika melanggar ya dikenakan sanksi administratif," katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa (21/1).
Pung mengatakan, aturan ini tertuang jelas pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan. Ia pun menginstruksikan kedua perusahaan dapat segera menjalankan peraturan yang telah berlaku.
“Kami instruksikan untuk segera merubah pengolahan bahan baku pakan ikan tersebut sesuai peruntukannya sebagaimana telah tertuang di peraturan," tegas Ipunk.
Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP Halid K Jusuf mengatakan, hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah bahan pakan ikan yang telah diolah menjadi produk pakan hewan dan siap didistribusikan sebanyak 434 ton. PCIM memproduksi sebanyak 141,5 ton tepung ikan dan CMK 292,5 ton.
"Masih ada sisa bahan pakan ikan yang belum diolah di gudang PCIM sebanyak 15 ton dan CMK sebanyak 4 ton, sehingga total bahan pakan ikan yang diimpor PCIM sebanyak 156,5 ton sedangkan CMK sebanyak 296,5 ton," terangnya.
KKP menyatakan penyegelan yang dilakukan Ditjen PSDKP sejalan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yakni setiap pelaku usaha wajib menjalankan peraturan yang telah diatur oleh negara termasuk dalam pengelolaan bahan baku pakan ikan dari luar negeri.
