Kulon Progo prioritaskan lima program dukung pembangunan nasional
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta memprioritaskan lima program strategis pembangunan yang ...
Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta memprioritaskan lima program strategis pembangunan yang selaras dan siap untuk ikut berperan serta dalam pembangunan nasional.
Penjabat Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi di Kulon Progo, Senin menyatakan ada lima program strategis pembangunan guna mendukung program nasional sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Musrenbangnas RPJMN) 2025-2029.
Ia menjelaskan bahwa lima program prioritas daerah, yakni
peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi tata
kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi
dan penanggulangan kemiskinan dan
pengembangan kawasan aerotropolis (konsep pengembangan
Wilayah Berbasis Bandara), serta pembangunan infrastruktur yang
berkelanjutan.
"Untuk mencapai hal ini (target pertumbuhan ekonomi), presiden juga mengarahkan untuk menumbuhkan sektor primer dan sektor sekunder dengan cara mengoptimalkan sektor pertanian dan industri. Sesuai arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon telah menetapkan tema pembangunan yang selaras dan siap untuk ikut berperan serta dalam pembangunan nasional," kata Siwi.
Ia mengatakan berdasarkan isu-isu strategis dan arahan dari presiden, serta mendorong pencapaian indikator kinerja daerah sebagai ukuran keberhasilan pembangunan daerah pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2026, maka dirumuskan lima program prioritas daerah.
"Pembangunan di Kulon Progo harus fokus pada lima program prioritas di atas," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa mengingat kemampuan keuangan daerah tersebut yang terbatas, maka agar seluruh komponen pemangku kepentingan daerah menjalankan program tersebut secara efektif, efisien dan bisa berkolaborasi dengan baik.
Sedangkan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kulon Progo untuk 2026 adalah Rp1,33 triliun.
Diharapkan kepada kepala perangkat daerah dan jajarannya agar penyusunan program dan kegiatan benar-benar berorientasi pada hasil dan mengarah pada terwujudnya lima prioritas tersebut.
'Pelaksanaan program kegiatan juga harus akuntabel, mengingat apa yang kita belanjakan di dalamnya adalah berasal dari pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan Bappeda Kulon Progo Diana Puspitasari mengatakan hari ini, pihaknya melaksanakan Forum Konsultasi RKPD 2026.
Tujuan dari penyelenggaraan Forum Konsultasi RKPD ini salah satunya adalah penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2026.
“Melakukan perbaikan kebijakan perencanaan berdasarkan hasil evaluasi terhadap RKPD 2024," kata Diana.
Diana berharap melalui forum ini nantinya peserta dapat menyamakan persepsi dan memahami kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD kabupaten Kulon Progo.
“Kami berharap hadirin peserta forum konsultasi publik ini dapat berperan aktif memberikan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2026," kata Diana.
Pewarta: Sutarmi
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025