KY paparkan perhitungan kembali efisiensi anggaran tahun 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) RI Siti Nurdjanah memaparkan perhitungan kembali efisiensi anggaran tahun 2025 lembaganya setelah dilakukan rekonstruksi ulang.

Dia mengatakan bahwa terdapat alokasi efisiensi yang diperhitungkan kembali, dari semula Rp100.000.000.000 menjadi Rp74.700.000.000, atau terdapat pengurangan efisiensi sebesar Rp25.300.000.000.

"Dengan demikian pagu efektif Komisi Yudisial tahun 2025 menjadi Rp109.826.343.000," kata Siti dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia menyebut rekonstruksi besaran nilai efisiensi tersebut dilakukan mengingat KY memiliki ruang lingkup tugas tidak hanya di pusat, melainkan juga mencakup di 20 wilayah.

Dengan demikian, lanjut dia, efisiensi anggaran akan berdampak dalam rencana dan target pelaksanaan tugas di tahun 2025, termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Untuk itu, tambah dia, dengan memperhitungkan pemenuhan kebutuhan perkantoran serta kebutuhan pelaksanaan tugas lembaga maka KY meminta relaksasi efisiensi anggaran tahun 2025.

"Maka dengan ini Komisi Yudisial mohon dapat dipertimbangkan nilai efisiensi dimaksud dapat diupayakan untuk di-excercise kembali sehingga pagu Komisi Yudisial tahun 2025 sebesar Rp172.933.843.330 dengan telah mempertimbangkan efisiensi belanja," kata dia.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

Efisiensi anggaran tersebut berasal dari anggaran kementerian/lembaga diminta untuk dilakukan efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.

Namun, pemerintah pun melakukan rekonstruksi dari anggaran yang sebelumnya telah dipangkas karena efisiensi.

Adapun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta seluruh pimpinan komisi di DPR RI, mulai dari Komisi I DPR RI hingga Komisi XIII DPR RI, untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran ataupun melakukan pembahasan ulang dengan mitra kerja masing-masing terkait anggaran tahun 2025.

"Apabila terdapat komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru," tulis surat tertanggal Jumat, 7 Februari 2025 itu.

Baca juga:

Baca juga:

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025