Lapor Prabowo, DEN Singgung Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi AS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis (6/2/2025). Dalam kunjungan tersebut, DEN melaporkan kepada Prabowo, hasil analisis dan rekomendasi terkait dampak kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump terhadap Indonesia.

Anggota DEN menjelaskan, masih terdapat ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi AS. Hal itu terutama karena beberapa posisi kabinet di pemerintahan Trump yang belum terisi. Namun, salah satu risiko utama yang harus diantisipasi Indonesia adalah kebijakan deportasi terhadap pekerja ilegal di AS, yang berpotensi memicu inflasi serta suku bunga tinggi.

"Kalau inflasi di Amerika akan naik, maka The Fed itu mungkin tidak mudah untuk menurunkan bunga bahkan mungkin akan meningkatkan bunga sehingga risiko pertama yang harus dihadapi Indonesia adalah mungkin interest rate-nya di Amerika masih akan relatif tinggi. Yang kemudian yang kedua adalah strong dolar. Ini tentu akan berpengaruh di dalam kondisi seperti ini," jelas Chatib di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, kata Chatib, Presiden Prabowo menekankan pentingnya reformasi struktural untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. DEN pun merekomendasikan percepatan digitalisasi pemerintahan melalui GovTech guna menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan iklim investasi.

"Yang penting dilakukan dan Bapak Presiden tadi juga mendukung adalah dilakukan yang namanya structural reform menyangkut mengenai penyederhanan izin, perbaikan iklim investasi, implementasi dari GovTech yang semakin cepat. Karena kalau misalnya digitalisasi dilakukan itu proses dari bureaucratic hurdles-nya itu akan bisa diatasi," ucap Chatib.

Selain itu, DEN juga menyoroti potensi keuntungan bagi Indonesia dari kebijakan tarif AS terhadap China. Dengan tarif impor sebesar 10 persen yang diberlakukan terhadap produk China, kata komisaris utama Bank Mandiri tersebut, ada kemungkinan basis produksi akan bergeser ke negara lain, termasuk Indonesia.

"Tentu Indonesia harus bisa memanfaatkan kesempatan dari relokasi ini. Itulah yang tadi kami sampaikan kepada Bapak Presiden pentingnya untuk perbaikan iklim investasi, konsistensi dari kebijakan, kepastian usaha karena kalau ini yang terjadi, maka posisi Indonesia sebetulnya bisa diuntungkan," ujar Chatib.

Namun demikian, kata dia, DEN menegaskan, Indonesia harus terus berbenah agar dapat memanfaatkan momentum ini. Kepastian kebijakan, stabilitas ekonomi, dan reformasi birokrasi menjadi kunci utama dalam menarik lebih banyak investasi asing. "Tetapi syaratnya adalah bahwa kita harus melakukan reform. Tanpa itu kita belum bisa mendapatkan manfaatnya," tutur Chatib.

Anggota DEN lainnya Septian Hario Seto, mengungkapkan, pertemuan kali ini menitikberatkan pada antisipasi dan langkah strategis Indonesia dalam menghadapi potensi perubahan kebijakan ekonomi AS. Salah satu fokus utama adalah kebijakan tarif dan imigrasi yang dapat berpengaruh pada kondisi ekonomi global, termasuk Indonesia.

Loading...