Ramadan, Pemerintah Diminta Jamin Ketersediaan Daging Bebas PMK
Komisi IV DPR menekankan pentingnya seleksi ketat terhadap negara asal impor daging agar tidak memperburuk situasi PMK di Indonesia.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI meminta pemerintah lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan nasional di tengah wabah (PMK) yang masih berlangsung di Indonesia.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya seleksi ketat terhadap negara asal impor agar tidak memperburuk situasi PMK di Indonesia.
"Kita sedang memerangi PMK di dalam negeri, tetapi di sisi lain kita mengimpor dari negara yang belum bebas PMK. Hal ini harus menjadi perhatian agar tidak memperburuk kondisi yang ada," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (3/2/2025).
Hal yang sama juga diungkapkan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan bahwa masalah PMK menjadi perhatian utama Komisi IV.
Ia mengingatkan agar impor tidak malah memperluas penyebaran wabah di dalam negeri.
"Masalah ini juga kami bahas karena ada Perum Bulog dan PT Berdikari sebagai mitra kerja kami. Kami berharap pemerintah benar-benar memperhatikan dampak PMK agar tidak semakin meluas dan merugikan peternak lokal," ujar Abdul Kharis.
Ia menekankan bahwa jika impor tetap diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan nasional, maka
harus dipastikan berasal dari negara yang sudah bebas dari PMK.
"Kita memahami kebutuhan nasional, tetapi impor harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek kesehatan ternak dari negara asal," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor sapi menjelang Idulfitri 2025.
Arief menjelaskan bahwa impor ini bersifat reguler, seperti impor kerbau yang dilakukan setiap tahun untuk stabilisasi harga dan pasokan.
Dalam RDP yang juga melibatkan Perum Bulog, Bapanas, Pupuk Indonesia, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Komisi IV DPR RI meminta pemerintah memastikan ketersediaan komoditas pangan utama agar tidak terjadi lonjakan harga menjelang bulan suci Ramadan.
Baca juga:
"Kami mempertanyakan kesiapan Badan Pangan Nasional dan Bulog dalam menghadapi bulan suci untuk memastikan ketersediaan bahan pangan," ujar Titiek Soeharto.
Ia menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut, Bapanas dan Bulog menjamin stok bahan pokok cukup tersedia sehingga tidak akan terjadi gejolak harga di masyarakat.
