Menteri PU Sebut Anggaran IKN Diblokir Sri Mulyani untuk Efisiensi

Menteri Pekerjaan Umum Dody hanggodo mengatakan anggaran untuk pembangunan atau Ibu Kota Nusantara belum cair karena diblokir. DPR belum menyetujui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 karena ada efisiensi.

“Anggaran pembangunan IKN tahun ini sepertinya belum ada semua. Sebab, anggaran kami masih diblokir,” kata Dody di Gedung DPR, Kamis (6/2).

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah alias APBD 2025.

Inpres itu membuat anggaran Kementerian PU dipangkas dari Rp 110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun. Khusus anggaran belanja infrastruktur Kementerian PU susut lebih dari 75% menjadi Rp 22,3 triliun.

Selain itu, anggaran masih diblokir oleh Kementerian Keuangan atau Kemenkeu seiring adanya efisiensi. Oleh karena itu, Kementerian PU belum dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, fokus utama pemerintah terkait infrastruktur saat ini yakni untuk persiapan Mudik Lebaran 2025.

Beberapa proyek infrastruktur tidak dapat dilaksanakan tahun ini, seperti preservasi rutin jalan dan jembatan, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, penataan kawasan pariwisata, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, serta penataan bangunan dan lingkungan.

Berikut daftar proyek infrastruktur yang batal dibangun tahun ini karena :

Bidang Sumber Daya Air atau SDA Rp 27,72 Triliun:

• Pembangunan 14 unit bendungan
• Pembangunan satu Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh
• Revitalisasi danau dan situ
• Pembangunan jaringan irigasi 9.550 hektare dan rehabilitasi 29.000 hektare
• Pembangunan prasarana air baku kapasitas 1,25 meter kubik per detik
• Pembangunan pengendali banjir 19 kilometer
• Pembangunan pengaman pantai 4,5 kilometer
• Pembangunan pengendali lahar dan sedimen
• Operasional dan pemeliharaan infrastruktur dan P3TGAI di 12.000 lokasi
• Pengadaan tanah
• Dukungan manajemen dan teknis lainnya

Bidang Bina Marga Rp 24,83 Triliun:

• Pembangunan jalan 57 kilometer
• Peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan 1.102 kilometer jalan
• Pembangunan jembatan dan duplikasi jembatan 5.841 meter
• Pembangunan jembatan gantung, dan preservasi jembatan 126 ribu meter
• Pembangunan flyover/underpass dan terowongan 94 meter
• Pembangunan jalan bebas hambatan 7,36 kilometer
• Preservasi rutin jalan 47.603 kilometer
• Preservasi rutin jembatan 563.402 meter
• Preservasi rutin padat karya 24.600 tenaga kerja
• Dukungan teknis dan manajemen

Bidang Cipta Karya Rp 7,75 Triliun:

• Pembangunan dan peningkatan SPAM 40 liter per detik
• Perluasan SPAM 863 sambungan rumah
• IBM Pamsimas 600 lokasi
• Pembangunan sistem Pengelolaan Air Limbah untuk 10.240 kepala keluarga
• Pembangunan sistem persampahan untuk 9.540 kepala keluarga
• IBM Sanimas 1.400 lokasi, LPK 825 lokasi, dan TPS3R 100 lokasi
• Pengembangan kawasan 118,5 hektare
• Penataan kawasan pariwisata tiga hektare
• IBM PISEW 900 lokasi
• Bangunan gedung sembilan unit
• Penataan bangunan dan lingkungan di 13 kawasan
• Dukungan manajemen dan teknis lainnya

Bidang Prasarana Strategis Rp 20,69 Triliun

• PHTC pendidikan dengan membangun sekolah 9.300 unit dan madrasah 2.034 unit
• Rehabilitasi dan renovasi perguruan tinggi atau keagamaan sembilan unit
• Rehabilitasi dan renovasi dua pasar, tiga prasarana olahraga, dan empat prasarana lainnya
• Dukungan manajemen dan teknis lain

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Rp 390 Miliar:

• Layanan manajemen, perencanaan, penguatan Sumber Daya Manusia pengawasan, pembinaan konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan IKN di Kalimantan Timur terus berlanjut hingga lima tahun ke depan. Prabowo juga merestui alokasi anggaran Rp 48,8 triliun untuk periode 2025 hingga 2029.  

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan sikap Presiden itu selepas rapat terbatas membahas IKN di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin malam (3/2).

“Terkait IKN, ini sudah dipastikan akan dilanjutkan. Presiden memastikan akan ada alokasi anggaran kurang lebih Rp 48,8 triliun," kata AHY kepada wartawan.

Di lokasi yang sama, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memastikan anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini tetap pada angka yang telah disetujui Presiden, yaitu Rp 6,3 triliun, ditambah dengan Rp 8,1 triliun.

Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini Rp 14,4 triliun. Alokasi dana ini merupakan bagian dari anggaran IKN 2025-2029 Rp 48,8 triliun.

“Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas atau rapat terbatas IKN pada 21 Januari. Jadi, nanti kami mengirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan dengan yang disetujui oleh Presiden Rp 6,3 triliun plus Rp 8,1 triliun,” kata Basuki.