Menhub: Subsidi Transportasi dan Angkutan Perintis Tak Kena Penghematan Anggaran
Kementerian Perhubungan memastikan subsidi untuk transportasi publik dan angkutan perintis tak akan terkena penghematan anggaran.
Kementerian Perhubungan memastikan subsidi untuk transportasi publik dan angkutan perintis tak akan terkena penghematan anggaran. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan, penghematan anggaran di Kemenhub dilakukan secara cermat, hati-hati, dan selektif.
"Sektor transportasi publik dan subsidi angkutan perintis yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, tetap mendapatkan perhatian dan dukungan penuh," kata Dudy dalam siaran pers, dikutip Rabu (5/2).
Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya berhemat melalui Instruksi Presiden (inpres) RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Dudy menjelaskan, pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Transportasi publik dan angkutan perintis tetap menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran aksesibilitas, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan mobilitas publik yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ia memastikan program buy the service (BTS) sektor transportasi darat terus berjalan di enam kota seluruh Indonesia, meliputi Surakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, Balikpapan, dan Kabupaten Banyumas. Program BTS juga akan ditambah di dua kota yakni Mando dan Pontianak.
Pemerintah juga memastikan program subsidi perintis, maupun kewajiban pelayanan publik/public service obligation (PSO) angkutan kelas ekonomi tetap berjalan. Prioritas diberikan untuk sektor transportasi laut, program subsidi kapal perintis, subsidi penyelenggaraan kapal barang tol laut, subsidi kapal ternak, subsidi kapal rede serta PSO kapal kelas ekonomi akan dilanjutkan. Subsidi angkutan udara perintis penumpang dan perintis kargo, serta subsidi BBM kargo juga tetap berjalan.
Di sektor perkeretaapian, ada subsidi layanan kereta api perintis serta PSO kereta kelas ekonomi untuk perjalanan KA Jarak Jauh, KA Jarak Sedang, KA Lebaran, KA Jarak Dekat, KRD, KRL Jabodetabek, dan KRL Yogyakarta.
"Kami akan memastikan bahwa layanan transportasi yang vital bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, tetap berjalan dengan baik," ujarnya.
Layanan Masyarakat Tak Terganggu
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menekankan layanan masyarakat tidak akan terganggu akibat efisiensi anggaran. "Kalau ada kegiatan yang memang penting, seperti patroli di laut, ya harus tetap berjalan. Tapi kalau bisa dilakukan dengan lebih efisien, kami cari caranya," kata Suahasil dalam pernyataan tertulisnya dikutip Selasa (4/2).
Inpres itu diterbitkan untuk meminta seluruh kementerian dan lembaga mengefisienkan penggunaan anggaran negara. Presiden melihat ada potensi efisiensi dalam belanja negara dan yakin ada yang bisa diefisienkan.
"Beliau meminta kami untuk duduk bersama meninjau lebih dalam, dan dari sana kami bisa melihat belanja-belanja yang perlu disesuaikan," ujarnya.
Suahasil juga memastikan, efisiensi anggaran yang dilakukan tidak berarti mengurangi kualitas kinerja. Langkah ini untuk menata kembali proses kerja agar lebih efektif.
Dalam instruksinya, Prabowo menargetkan total penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, dengan rincian pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun serta penghematan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.
