Menhut Sebut 1,1 Juta Hektare Kawasan Hutan Cocok Ditanam Padi Gogo

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan sebanyak 1,1 juta hektare lahan hutan cocok untuk ditanam padi gogo dengan metode agroforestri.

Agroforestri adalah metode penggunaan lahan yang menggabungkan sistem produksi biologis rotasi panjang dan pendek secara bersamaan atau berurutan di kawasan hutan atau kawasan lain berdasarkan prinsip kelestarian.

Raja Juli mengatakan pemanfaatan lahan ini dilakukan untuk merevitalisasi hutan yang sudah terdegradasi karena faktor alam ataupun perbuatan manusia.

"Jadi bukan membuka hutan, tetapi justru merevitalisasi dan mereboisasi hutan yang memang sudah terdegradasi, baik karena faktor alam, kebakaran hutan, dan illegal logging sehingga sudah menjadi hamparan yang terbuka," ujar Raja Juli dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (5/2).

Ia mengatakan, hal tersebut dilakukan guna mewujudkan visi Presiden Prabowo untuk swasembada pangan, salah satunya melalui optimalisasi hutan cadangan tanaman pangan, energi, dan air. Presiden Prabowo memintanya untuk memaksimalkan fungsi hutan.

Melalui metode agroforestri, maka lahan tersebut akan dapat ditanam tanaman hutan dan tanaman hasil hutan bukan kayu (HHBK) di sela-selanya, seperti padi gogo, jagung, dan sebagainya untuk mendukung ketahanan pangan.

Raja Juli mengatakan pendekatan agroforestri pangan akan diperkuat melalui program perhutanan sosial yang menjadi kebijakan nasional untuk pemerataan ekonomi. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan melalui pemberian akses legal pengelolaan kawasan hutan, kesempatan berusaha dan peningkatan kapasitas selama 35 tahun.

"Secara nasional, akses pengelolaan perhutanan sosial telah mencapai 8,3 juta hektar, dan melalui program perhutanan sosial, Kementerian Kehutanan mencadangkan 1,9 juta Ha untuk pengembangan agroforestri pangan," ucapnya.

Secara nasional, akses kelola perhutanan sosial telah mencapai 8,3 juta hektar. Luas hutan ini terdiri dari 11.009 unit satuan kelola yang melibatkan sekitar 1,4 juta lebih kepala keluarga dan tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta.