Menteri Karding tegaskan tekad berantas sindikat penyalur PMI ilegal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan tekadnya untuk memberantas sindikat di balik penyaluran calon pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural.

"Kalau saya ya secara pribadi memang harus hilang mereka. Harus hilang, harus kita hilangkan. Kalau tidak masalah perlindungan PMI kita nggak akan pernah selesai," kata dia dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Selasa (11/2).

Upaya yang ditempuh KP2MI untuk memberantas sindikat atau kelompok yang menyalurkan CPMI secara non-prosedural itu, kata Karding, antara lain dengan pembentukan Tim Reaksi Cepat.

Melalui kerja sama dengan banyak pihak di lintas lembaga, kepolisian, keimigrasian, bahkan tentara, angkatan laut dan lain-lain, tim tersebut dibentuk untuk melindungi para CPMI yang akan bekerja ke luar negeri melalui jalur non-prosedural, yaitu dengan menggagalkan keberangkatan mereka.

Dalam upaya itu, Karding menekankan pendekatan tersebut tidak dilakukan untuk mencegah orang-orang untuk bekerja ke luar negeri, tetapi menargetkan para sindikat di balik pemberangkatan non-prosedural tersebut.

"Jadi, saya bilang sama teman-teman tim saya, pencegahan itu targetnya bukan mencegah orang yang mau bekerja. Target kita adalah pemain di belakangnya, harus dicari," kata dia.Dalam upaya tersebut, Karding mengakui perlunya kerja sama dengan pihak-pihak terkait guna memberantas para sindikat tersebut."Kami tetap tidak bisa sendiri. Kami butuh teman-teman polisi, kami butuh yang lain. Prinsipnya secara komitmen, kalau kami punya datanya pasti akan kami berantas karena ini masalah utamanya," kata dia.

Terkait kemungkinan adanya oknum di dalam kementerian yang mungkin terlibat dalam penyaluran CPMI non-prosedural tersebut, Karding menegaskan dirinya akan memberikan hukuman yang setimpal.

"Kalau itu oknum dari saya, saya pastikan di jaman saya, enggak saya kasih ampun. Pecat di tempat. Bukan hanya pecat. Kalau dia ada bukti, saya bawa ke ranah hukum. Karena itu kriminal. Itu enggak ada ampun," demikian kata Menteri P2MI tersebut.

Baca juga:

Baca juga:

Baca juga:

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025