Pakar usulkan model baru strategi komunikasi krisis untuk pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Pakar komunikasi digital Anthony Leong mengusulkan model baru strategi komunikasi krisis untuk Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Anthony mengusulkan hal tersebut dalam sidang promosi doktor melalui disertasi buatannya yang berjudul Strategi Komunikasi Krisis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Pemulihan Sektor Pariwisata Pasca-pandemi, dengan subjudul Studi Kasus di Provinsi Bali, Jawa Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sidang tersebut dilaksanakan di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad), Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Baca juga:

nthony dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, menjelaskan model baru tersebut bernama integrated crisis communication model (ICCM), sebuah pendekatan strategis yang menawarkan solusi komunikasi krisis yang lebih adaptif dan integratif. Adapun model lama adalah situational crisis communication theory (SCCT).

Ia juga menjelaskan bahwa model tersebut mengintegrasikan pendekatan budaya, responsivitas, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif dalam situasi krisis.

“Model ini tidak hanya relevan untuk komunikasi di sektor pariwisata, tetapi juga dapat berfungsi sebagai rumusan strategis yang fleksibel dan aplikatif untuk berbagai ranah komunikasi publik, baik dalam pemerintahan maupun sektor swasta,” katanya.

Dia menjelaskan ICCM mengedepankan lima prinsip utama, yakni mengintegrasikan aspek budaya dan kontekstual, mengedepankan fleksibilitas dalam penerapannya, kolaborasi lintas sektor, pendekatan yang sistematis, serta menerapkan prinsip SMART (specific, measurable, achievable, relevant, time-bound).

Prinsip SMART, kata dia, adanya target yang spesifik, terukur, realistis, relevan, dan memiliki tenggat waktu.

“Dengan pendekatan itu, strategi komunikasi tidak hanya akan lebih efektif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan yang spesifik di berbagai situasi krisis," ujarnya.

Ia mencontohkan penerapan ICCM ketika terjadi permasalahan di sektor pariwisata, seperti pemerasan atau pelecehan terhadap warga negara asing pada acara musik maupun destinasi wisata, maka kementerian terkait, yakni Kementerian Pariwisata harus menjadi juru bicara utama, bukan hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja.

“Ini penting untuk memastikan bahwa citra destinasi wisata dan acara tetap positif, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran perlu menerapkan ICCM sebagai upaya komunikasi responsif terhadap krisis, dan sekaligus membangun kepercayaan publik.

Baca juga:

Baca juga:

Baca juga:

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025