Penasihat Presiden: Efisiensi bentuk tanggung jawab kepada masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menilai efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat sebagai pembayar pajak.

“Saya kira efisiensi anggaran ini tetap perlu, karena bagaimana pun, uang yang dikumpulkan dari tax payer atau pembayar pajak kita tidak bisa dipakai secara sembarangan. Jadi, perlu sekali kita (melakukan efisiensi anggaran),” kata Bambang kepada ANTARA di Antara Heritage Center, Jakarta, Rabu.

Menteri Keuangan RI periode 2014-2016 tersebut mengakui pemotongan anggaran memang merupakan hal yang sulit bagi para pemangku kepentingan. Namun, hal ini diperlukan agar program-program pemerintah di kemudian hari bisa tepat sasaran.

“Ini memang pelajaran yang berharga bagi kita soal bagaimana caranya agar anggaran yang terbatas itu benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas,” kata Bambang.

“Memang barangkali sekarang adalah proses yang menyakitkan, karena ini proses belajar. Tapi saya kira dengan proses belajar ini kita bisa semakin kuat untuk bisa menyesuaikan diri dengan anggaran yang memang seharusnya mereka kelola,” ujar dia menambahkan.

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) periode 2016-2019 itu menilai, anggaran yang dipangkas adalah yang sifatnya rutin, bukan bersifat investasi.

“Saya kira memang yang diefisienkan lebih ke anggaran-anggaran yang sifatnya rutin. Saya yakini anggaran yang sifatnya investasi masih bisa dipertahankan dan itulah yang harus kita dorong sebagai sumber dari pertumbuhan,” jelas Bambang.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025