Prabowo: Indonesia Salah Satu yang Terdepan dalam Transformasi Energi Terbarukan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Subianto mengatakan Indonesia menjadi salah satu yang terdepan dalam transisi ke energi terbarukan. Hal itu diungkapkan presiden dalam acara peresmian proyek kelistrikan di Sumedang Jawa Barat, Senin 20 Januari 2025.

Prabowo meresmikan proyek kelistrikan yang terdiri dari 26 pembangkit serta 11 transmisi dan gardu induk di 18 provinsi yang menghasilkan energi 3,2 gigawatt lebih.

"Mungkin Indonesia yang termasuk salah satu paling maju, paling konsekuen dalam menghasilkan transformasi dari energi fosil ke EBT (Energi Baru Terbarukan)," ujar Prabowo usai peresmian proyek kelistrikan di Sumedang Jawa Barat, Senin 20 Januari 2025.

Direktur Utama PT (Persero) Darmawan Prasodjo yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dari sejumlah pembangkit berkapasitas 3,2 gigawatt yang hari ini diresmikan, 89 persennya berbasis energi baru terbarukan (EBT) dari berbagai sumber.

"Yang spesial dengan ini adalah 89 persen dari 3,2 gigawatt adalah energi bersih,terdiri dari gas dan energi baru terbarukan," kata Darmawan.

Namun, jika dilihat target Indonesia terhadap bauran energi baru dan energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025 cukup terjal. Target yang merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 tidak realistis.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral () melaporkan bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia hingga akhir tahun 2024 baru mencapai 14 persen. Angka ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 23 persen pada tahun 2025.

Menurut Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi, kendati mencatat pertumbuhan sebesar satu persen, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia hingga kini masih terbatas. Sebagai perbandingan, tambahan satu persen pada 2024 tersebut sama dengan 872 megawatt (MG), sementara total potensi EBT adalah sebesar 3,6 terawatt (TW) itu berarti baru ada pemanfaatan sekitar 14,11 gigawatt (GW) atau 0,38 persen. 

Eniya mengatakan, target bauran tersebut bakal dibahas melalui Kebijakan Energi Nasional (KEN) untuk periode berikutnya. “Target itu menunggu KEN, yang nantinya ada target untuk 2025-2026. Jadi tadi kan Pak Purnomo juga sudah bilang bahwa perlu diubah. Memang KEN itu kan 10 tahunan. Ini sedang dibahas,” katanya.