Pemerintah Pertimbangkan Kebijakan Work From Anywhere Menjelang Libur Lebaran 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mempertimbangan penerapan kebijakan selama periode 24-28 Maret 2025 atau menjelang libur 2025.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas saat puncak arus .

Hal itu diungkapkan oleh Kebudayaan (Menko PMK) saat menerima audiensi Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi pada Senin (20/1/2025).

Pertemuan ini merupakan langkah awal dalam mempersiapkan libur 2025 yang aman, nyaman, dan lancar.

Pratikno pun memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan libur Nataru.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mempersiapkan pelaksanaan 2025.

"Pelaksanaan 2025 akan melibatkan Kementerian PAN RB, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Agama dalam pembahasan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait jadwal libur , dengan koordinasi bersama Kementerian Perhubungan," ungkap .

Dalam pertemuan itu juga mendorong percepatan penyelesaian infrastruktur guna mendukung kelancaran arus .

Ia meminta Kementerian PU beserta BUMN melakukan identifikasi infrastruktur untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol fungsional, jembatan, dan perbaikan jalan.

"Ini penting agar lalu lintas selama tahun 2025 dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Pratikno juga menginstruksikan Kementerian Perhubungan untuk berkoordinasi dengan pihak swasta dan kementerian/lembaga (KL) terkait dalam menyelenggarakan program gratis.

Sementara itu Menhub Dudy Purwagandhi melaporkan capaian kinerja selama periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Berdasarkan data, jumlah pemudik tercatat mencapai 17,18 juta orang, meningkat sebesar 5,07 persen dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya.

Baca juga:

Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi nasional selama libur Nataru mencapai 86%, dengan Indeks Kepuasan Pengguna Transportasi berada pada nilai 4,4.