Soal Efisiensi Anggaran, Anggota DPR: Jangan Sampai Menghilangkan Program Beasiswa
Habib Syarief Muhammad harap pemangkasan anggaran di Kementerian/Lembaga tidak menghapus program beasiswa pendidikan karena bakal muncul protes.
![Soal Efisiensi Anggaran, Anggota DPR: Jangan Sampai Menghilangkan Program Beasiswa](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/Anggota-Komisi-X-DPR-RI-Fraksi-PKB-Habib-Syarief-Muhammad-di-komplek-DPR.jpg)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB Habib Syarief Muhammad, menyoroti yang terjadi di mayoritas sejumlah Kementerian/Lembaga.
Ia berharap pemangkasan anggaran di Kementerian/Lembaga tersebut tidak menghapus program pendidikan.
Sebab, bila program dihilangkan maka akan menimbulkan protes dari sejumlah kalangan masyarakat yang mendapatkan tersebut.
"Memang pemangkasan anggaran ini terjadi hampir di seluruh Kementerian/Lembaga namun kita berharap kebijakan ini jangan sampai menggangu jatah karena hal itu akan menimbulkan satu protes yang keras dari masyarakat," kata Habib Syarief kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).
Politikus senior PKB itu menegaskan, ini banyak membantu kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan termarjinalkan.
Dia mengakui bila banyak anak bangsa memiliki potensi yang luar biasa namun tidak tersorot karena minimnya akses kepada kelompok masyarakat tersebut.
Selain itu, Legislator Dapil Jabar I tersebut mengatakan beasiswa ke luar negeri juga diproyeksikan supaya dapat menciptakan anak bangsa yang siap bersaing secara global.
Baca juga:
"Beasiswa ini memang tidak sedikit membantu kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan mereka memiliki potensi yang luar biasa," ucapnya.
"Kalau bisa ini juga diproyeksikan ke luar negeri. supaya anak bangsa ini siap bersaing secara global," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.
Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat.
Dia menyebut Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan.