Sri Mulyani Janji Bakal Hati-hati Tambah Utang Baru di 2025

Menteri Keuangan Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk berhati-hati dalam menambah dan mengelola utang pada tahun 2025.

“Pembiayaan akan terus dijaga agar tetap hati-hati dan terukur,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat pertama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/1).

Sri Mulyani menjelaskan, langkah-langkah dalam mengelola utang dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti outlook defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (), likuiditas pemerintah, dinamika pasar keuangan, serta perbandingan antara biaya dan risiko utang.

Pada APBN 2024, defisit tercatat Rp 507,8 triliun atau setara 2,28% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibandingkan proyeksi awal sebesar Rp 609,7 triliun.

“Defisit ini sesuai dengan Undang-Undang APBN 2024 dan jauh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya,” ujarnya.

Sementara dalam Undang-Undang APBN 2025, defisit ditargetkan sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. Menurut Sri Mulyani, tingkat defisit ini dianggap moderat dan aman untuk mendukung transisi ekonomi, sekaligus menjaga keberlanjutan dan kesehatan APBN.

Pengelolaan Utang yang Prudent dan Berkelanjutan

Sri Mulyani menyebutkan, pembiayaan utang pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp 775,9 triliun. Anggaran ini akan dikelola secara prudent dan berkelanjutan dengan memastikan risiko tetap dalam batas terkendali.

“Pengendalian risiko akan terus dilakukan agar pembiayaan tetap produktif dan mendukung stabilitas ekonomi,” katanya.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 154,5 triliun untuk pembiayaan investasi. Dana ini akan digunakan secara selektif dan intensif, termasuk untuk penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU).