Ukraina Doakan Agar ICC Bisa Lanjutkan Pekerjaannya dan Adili Penjahat Perang Rusia

TRIBUNNEWS.COM - Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk memberikan sanksi kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memicu beragam reaksi.

Sanksi ini dianggap dapat meningkatkan risiko impunitas untuk kejahatan serius dan melemahkan hukum internasional.

Ukraina juga berkomentar terkait keputusan Trump.

Kyiv berharap Pengadilan Pidana Internasional dapat melanjutkan pekerjaannya untuk mengadili penjahat perang .

Dikutip dari The Guardian, ICC sedang menyelidiki tuduhan kejahatan perang yang dilakukan selama invasinya ke .

Pada tahun 2023 mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin.

"Kami berharap bahwa [sanksi] tersebut tidak akan memengaruhi kemampuan pengadilan untuk mencapai keadilan bagi para korban agresi ," kata Juru bicara kementerian luar negeri , Georgiy Tykhy, Jumat (7/2/2025).

"Ukraina terus bekerja sama dengan untuk memajukan kasus-kasus tersebut," tambahnya.

Reaksi Pemimpin Dunia 

Para pemimpin dunia juga mengirim reaksi keras terhadap sanksi Trump ke .

• Pernyataan Bersama dari 79 Negara

Pada Jumat (7/2/2025), 79 negara yang merupakan sekitar dua pertiga dari keanggotaan ICC, mengeluarkan pernyataan mendukung pengadilan tersebut.

Baca juga:

Mereka menegaskan, sanksi yang dijatuhkan Trump akan mengikis aturan hukum internasional yang penting untuk ketertiban dan keamanan global.

Pernyataan tersebut dipimpin oleh Slovenia, Luksemburg, Meksiko, Sierra Leone, dan Vanuatu, serta didukung oleh negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Brasil, dan Bangladesh.

Dampak Sanksi

Sanksi ini, yang termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap pejabat dan keluarga mereka, dapat membahayakan kerahasiaan informasi sensitif dan keselamatan para korban serta saksi.

"Sebagai pendukung kuat , kami menyesalkan segala upaya untuk merusak independensi, integritas, dan imparsialitas pengadilan," kata pernyataan tersebut.