Visa dan Mastercard Dituduh Proses Pembayaran Konten Pelecehan Seksual OnlyFans

Mastercard dan Visa dinilai gagal menghentikan jaringan pembayaran mereka dari pencucian uang hasil materi pelecehan seksual anak dan perdagangan seks di situs web populer OnlyFans.

Tuduhan ini muncul dalam pengaduan whistleblower atau saksi pelapor yang sebelumnya tidak diungkapkan dan telah diajukan ke unit kejahatan keuangan Departemen Keuangan AS.

Mengutip Reuters, saksi pelapor yang merupakan seorang ahli kepatuhan senior di industri kartu kredit dan perbankan mengatakan, kedua perusahaan kartu raksasa itu mengetahui bahwa jaringan mereka digunakan untuk membayar konten ilegal di situs yang sarat pornografi itu  setidaknya sejak tahun 2021. Ia menuduh mereka menutup mata terhadap aliran pendapatan gelap.

Pengaduan ini diajukan pada Januari 2023 ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman dan Keamanan Dalam Negeri AS. Pengaduan tersebut menyatakan bahwa saksi pelapor dan pakar antiperdagangan manusia lainnya, termasuk agen federal AS, memberi tahu Visa dan Mastercard tentang konten yang melanggar hukum di OnlyFans melalui serangkaian panggilan telepon pada tahun 2021 dan 2022. Agen federal itu juga menguatkan pengaduannya dengan bukti materi pelecehan seksual anak di OnlyFans.

Pengaduan ini juga mengacu pada studi tahun 2022 oleh kelompok antiperdagangan manusia yang mengatakan telah menemukan "banyak" akun OnlyFans dengan "indikator umum" materi pelecehan seksual anak atau perdagangan seks. Saksi pelapor mengatakan bahwa dia membantu studi tersebut, yang hasilnya telah disampaikan kepada kedua perusahaan kartu.

Di OnlyFans, Visa dan Mastercard memproses pembayaran antara pembuat konten dan pelanggan mereka. Dengan terus memproses pembayaran di OnlyFans, Mastercard dan Visa telah sengaja gaga untuk mempertahankan program anti pencucian uang yang diwajibkan oleh Undang-Undang Kerahasiaan Bank. 

Saksi pelapor  mendesak FinCEN dan dua lembaga federal lainnya untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan kartu tersebut. Reuters meninjau email yang mengonfirmasi bahwa FinCEN telah menerima pengaduan tersebut. Menanggapi pertanyaan Reuters, lembaga tersebut mengatakan tidak mengonfirmasi atau menyangkal adanya pengaduan whistleblower.

Departemen Kehakiman dan Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat juga menolak berkomentar. Reuters tidak dapat menentukan tindakan apa, jika ada, yang diambil lembaga tersebut sebagai tanggapan atas pengaduan tersebut, yang diajukan berdasarkan program whistleblower anti pencucian uang FinCEN yang diluncurkan pada tahun 2021.

Berdasarkan program tersebut, pengaduan bersifat rahasia dan identitas whistleblower dilindungi. Namun, Reuters meninjau pengaduan tersebut, mewawancarai whistleblower dengan syarat anonim, dan menguatkan identitas dan kredensialnya.

Saksi pelapor mengatakan bahwa ia memiliki keahlian yang luas dalam memerangi pencucian uang. Dalam sebuah wawancara, saksi mengatakan bahwa lembaga tersebut tidak pernah menghubunginya untuk membahas pengaduannya. 

Mastercard dan Visa mengatakan mereka belum mendengar pengaduan dari saksi pelapor pada 2023 hingga Reuters menghubungi mereka. Mereka membantah tuduhan pengaduan tersebut dan mengutip upaya mereka untuk menjaga jaringan mereka bebas dari aktivitas ilegal.

Seorang juru bicara Visa mengatakan,  akan menghentikan layanannya terhadap lembaga keuangan dan pedagang yang tidak mematuhi persyaratan. "Perusahaan menggunakan "kontrol terbaik di kelasnya untuk mencegah, mendeteksi, dan memulihkan aktivitas ilegal," kata juru bicara Visa.

Bantahan juga disampaikan Mastercard. Mereka memastikan semua pengguna sistem pembayarannya menerapkan standar tinggi. "Jika aktivitas ilegal teridentifikasi, kami bekerja sama dengan mitra untuk bertindak," kata juru bicara Mastercard.

Menurut Mastercard, ketiga lembaga pemerintah tersebut belum merujuk aktivitas ilegal tertentu untuk mereka selidiki atau tindak lanjuti. "Tidak ada bukti aktivitas ilegal saat ini yang diberikan kepada kami," terlepas dari klaim whistleblower, kata juru bicara itu.

Juru bicara Mastercard juga membantah bahwa Mastercard telah gagal mempertahankan program anti pencucian uang yang efektif. "Perusahaan tersebut memiliki standar tata kelola yang kuat melalui program kepatuhan yang komprehensif dan kontrol internal yang kuat," katanya.

Sejak pengaduan whistleblower diajukan, Reuters mengungkap lebih banyak tuduhan pelecehan seksual anak dan perdagangan seks di OnlyFans, situs berbasis pornografi yang menghasilkan uang melalui langganan dan konten bayar-per-tayang.

Pada Juli, Reuters tersebut melaporkan bahwa ratusan video dan gambar eksplisit seksual anak di bawah umur, beberapa di antaranya berusia balita, telah muncul di situs tersebut sejak 2019 berdasarkan tuduhan dalam pengaduan polisi. Pada Desember, seorang penyelidik eksploitasi anak mengatakan kepada Reuters bahwa ia melaporkan 26 akun OnlyFans kepada pihak berwenang yang tampaknya berisi konten seksual yang menampilkan gadis remaja di bawah umur. Akun-akun tersebut dengan cepat dihapus, kata penyelidik tersebut.

Kisah lain difokuskan pada wanita yang mengatakan bahwa mereka telah diperbudak secara seksual, terkadang oleh tunangan atau pacar, untuk menghasilkan uang di platform tersebut.

Berdasarkan aturan itu, pedagang konten dewasa, dalam hal ini OnlyFans, diharuskan memverifikasi identitas dan usia orang yang ditampilkan dan memperoleh persetujuan tertulis dari setiap orang yang ditampilkan. Aturan ini juga mengharuskan situs porno untuk membuat laporan bulanan yang menandai konten yang berpotensi ilegal dan mengirimkannya ke bank yang memproses pembayaran Mastercard.

Dalam sebuah wawancara pada Agustus tahun itu dengan Financial Times, pendiri OnlyFans dan CEO saat itu Tim Stokely mengatakan platformnya sudah sepenuhnya patuh dengan persyaratan Mastercard.

Pada 2023, Visa juga memperkenalkan aturan yang lebih ketat untuk pedagang dengan risiko integritas tinggi. Ini termasuk bisnis yang berhubungan dengan orang dewasa, layanan kencan, perjudian, dan apotek. Berdasarkan aturan tersebut, bank diharapkan untuk lebih ketat memantau pedagang untuk mencegah transaksi ilegal.