Pemerintah Dorong Penyerapan Gabah dan Beras, Diiringi Upaya Upscaling Petani
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menjelang panen raya padi, pemerintah juga fokus menjaga Kepentingan petani. Upaya itu ditempuh melalui Perum Bulog yang ditugaskan untuk menyerap hasil panen hingga 3 juta ton, juga...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menjelang padi, pemerintah juga fokus menjaga Kepentingan petani. Upaya itu ditempuh melalui Perum yang ditugaskan untuk menyerap hasil panen hingga 3 juta ton, juga akan disertai upaya upscaling Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
"Bulog diminta konsentrasi untuk serap 3 juta ton setara beras. Sebelumnya kan penugasannya 2,5 juta ton yang dikelola Bulog dan stok akhir tahun di 1,2 juta ton. Nah nanti disiapkan lagi penugasannya kalau sudah diputuskan dalam Ratas bersama Bapak Presiden," jelas Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi saat ditemui seusai Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta pada Rabu (22/1/2025).
"Penugasan 3 juta ton ini supaya lebih banyak serapnya, karena produksinya meningkat. Kalau di perberasan itu, panen semester pertama itu yang paling besar. Jadi nggak boleh kehilangan momentum panen raya. Paling baik Bulog itu menyerap di semester pertama. Ini karena serapan Bulog di masa panen raya akan menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan tentu Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi baik," urainya, tertulis dalam keterangan resmi NFA, dikutip Kamis (23/1/2025).
Secara historis, dalam realisasi pengadaan beras oleh Bulog di tahun 2024, dari total capaian 1,266 juta ton, sebanyak 727 ribu ton atau 57,4 persen diserap selama semester pertama. Puncak serap ada di bulan Mei dengan 393 ribu ton dan April di 224 ribu ton.
Sementara untuk 2025 ini, proyeksi produksi beras bulanan akan memuncak di bulan Maret. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angkanya diestimasikan dapat menyentuh hingga 5,20 juta ton. Tentu eskalasi produksi ini harus disikapi dengan serapan maksimal oleh Bulog.
Lebih lanjut, langkah upscaling Gapoktan diungkap Arief tengah dalam proses pelaksanaan. Menurutnya, penciptaan diferensiasi produksi dengan dukungan pemerintah agar tidak mengandalkan gabah kering panen (GKP) saja, dapat menumbuhkan kesejahteraan kalangan petani padi.
"Ada tugas lebih penting lagi, yakni jaga harga GKP di tingkat petani di level Rp 6.500 per kilogram. Harga petani harus dijaga. Untuk membuat beras yang bagus berarti gabahnya juga harus baik. Di situ fungsi kita menyiapkan dryer (pengering). Sekarang lagi disiapkan bersama teman-teman penggiling padi," kata Arief.
Berdasarkan data dalam publikasi BPS 'Potensi Pertanian Indonesia' yang rilis pada September 2024, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pernah menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) jenis vertical dryer padi dalam periode 2015-2018. Jumlahnya 165 unit. Apabila bantuan dryer dapat kembali dioptimalisasi kembali, diyakini dapat semakin membantu Gapoktan.
"PERPADI menyiapkan list (daftar) mana yang perlu diberikan bantuan kredit dengan bunga ringan, supaya penggilingan kecil bisa naik kelas. Ini karena kalau gabah di Rp 6.500, kemudian dikeringkan, setornya Gabah Kering Giling (GKG) ke Bulog kan jadi Rp 8.200," sambungnya.
"Kalau bisa dinaikkan lagi jadi beras, bisa Rp 12 ribu. Jadi biar naik kelas petani kita. Nilai Tukar Petani jadi bisa lebih baik juga, Gapoktan kita ya," tutup Arief.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan ke insan pers, hasil Rakortas hari ini akan dibawa ke Ratas untuk persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Baginya, fokus pemerintah untuk memaksimalkan serapan saat panen raya melalui Bulog menjadi prioritas pemerintah saat ini.
"Pemerintah sudah memutuskan, Bapak Presiden perintah agar Bulog membeli dengan harga Rp 6.500. Itu segera. (Bulog) memang harus membeli sebanyak 3 juta ton, menyerap dalam bentuk beras, kalau gabah tentu lebih banyak lagi," terang Zulhas.
"Nah kalau 3 juta ton, tadi Bulog diskusi, minta karena bersaing dengan yang lain, minta range harganya (beras) antara Rp 12 ribu-12.250 (per kilogram). Kami sepakat, tapi belum menjadi keputusan. Setelah (ini) kita akan bawa Ratas dulu. Jadi sekarang masih berlaku Rp 12 ribu. Itu usulan Bulog, kami setuju di sini. Tapi nanti akan dibawa ke Ratas," tutur sosok yang juga Ketua Umum PAN itu.