Wakil Ketua MPR Dorong Perlindungan Anak di Ruang Digital

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya untuk mempercepat lahirnya regulasi dari dampak buruk ruang digital dan internet harus menjadi kepedulian bersama. Hal ini demi masa depan generasi penerus bangsa yang lebih baik.

"Regulasi untuk melindungi anak di ruang digital mendesak dihadirkan karena ruang digital yang tidak terbatas, menebar ancaman terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan pers pada Selasa (11/2/2025).

Saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi) bersama kementerian terkait membentuk tim kerja guna mempercepat terbitnya regulasi perlindungan anak dari dampak buruk ruang digital dan internet. Langkah itu didorong oleh ancaman dunia digital terhadap pertumbuhan anak yang semakin nyata dengan merebaknya pornografi anak dan judi online.

"Akses yang berlebihan terhadap ruang digital berdampak pada penurunan kemampuan belajar anak," ujar perempuan yang akrab disapa Rerie itu.

Penelitian UNICEF pada 2022 menunjukkan antara 1% sampai 20% anak-anak yang menggunakan internet di enam negara ASEAN telah mengalami beberapa bentuk eksploitasi seksual online. Menurut Rerie, berbagai ancaman terhadap anak di ruang digital harus segera disikapi dengan sistem perlindungan.

"Regulasi perlindungan terhadap anak di ruang digital juga harus dibarengi dengan penerapan pola asuh anak yang tepat oleh para orang tua," ujar Rerie.

Sehingga, Rerie menilai pemahaman para orang tua terkait pola asuh anak di ruang digital merupakan bagian penting merealisasikan perlindungan anak. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan lingkungan yang sehat untuk tumbuh kembang anak.

"Ini demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing dan mampu menjawab tantangan di masa depan," ujar Rerie.