Wamen BUMN Bocorkan Fokus Danantara, Ini Sektor yang Jadi Prioritas

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Kartika Wirjoatmodjo, menguraikan sejumlah hal yang menjadi fokus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara usai resmi dibentuk. Superholding BUMN ini segera beroperasi setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan RUU BUMN pada rapat paripurna Selasa (4/2) lalu. 

Kartika yang biasa disapa Tiko mengatakan saat ini Kementerian BUMN masih mempelajari sejumlah hal. Namun, ia menegaskan fokus investasi ke depan akan sejalan dengan prioritas pemerintah. 

Menurut Tiko beberapa sektor yang nantinya akan menjadi prioritas adalah bidang pangan, perumahan, dan energi. Sektor lain yang menurut Tiko juga jadi fokus terdapat dapat program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto..

“Dan juga program transformasi BUMN ke depan, kalau terkait pengurus Danantara belum, lagi didetailkan,” kata Tiko di Mandiri Investment Forum 2025 (MIF), Jakarta, Selasa (11/2). 

Menurut Tiko, struktur Danantara nantinya akan terdiri dari Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, dan Dewan Pengawas. Operasional Danantara selanjutnya akan menunggu peraturan pemerintah (PP) yang juga mengatur soal aset BUMN-BUMN.

Sementara itu, Wakil Presiden Direktur PT TBS Energi Utama (TOBA) Pandu Patria Sjahrir disebut akan menjadi petinggi dari manajemen Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara). Namun, Tiko enggan berkomentar saat dikonfirmasi terkait kabar tersebut.

 “No comment, no comment,” ucap Tiko sambil ketawa.

Kabar mengenai posisi Pandu di BPI Danantara dihembuskan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) dalam unggahan media sosial Instagram @muruararsirait pada Senin, 3 Februari lalu. Ara mengunggah foto dirinya dengan Pandu sembari membubuhi keterangan.

"Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara, untuk pembiayaan perumahan. Semoga bermanfaat untuk rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo," tulis Ara, dikutip Kamis (6/2).

Kepala BP Danantara Muliaman Darmansyah Hadad memastikan struktur kepengurusan superholding BUMN akan sama seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN yang sudah disahkan Dewan perwakilan Rakyat awal Februari lalu. Menurut versi BUMN, struktur Danantara terdiri dari Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, dan Dewan Penasihat.  

Ketika dikonfirmasi mengenai nama-nama yang akan masuk ke Danantara, ia tidak berkomentar. Muliaman mengatakan akan menunggu arahan Presiden Prabowo seiring dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah. 

Lebih jauh Muliaman mengatakan, setelah RUU BUMN disahkan oleh DPR selanjutnya akan disiapkan aturan turunan sebagai bantalan dalam operasional Danantara. Menurut Muliaman aturan itu akan termuat dalam Peraturan Pemerintah.  Meski begitu ia belum mau menjelaskan apa saja yang akan diatur dalam aturan turunan itu.