Wamen Transmigrasi Viva Yoga Yakin Indonesia Dapat Wujudkan Swasembada dan jadi Lumbung Pangan Dunia

Viva Yoga menguraikan beberapa langkah untuk mencapai swasembada pangan saat menjadi keynote speaker dalam ‘Outlook Agriculture KAHMI 2025’.

Wamen Transmigrasi Viva Yoga Yakin Indonesia Dapat Wujudkan Swasembada dan jadi Lumbung Pangan Dunia

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menjadi keynote speaker dalam ‘Outlook Agriculture KAHMI 2025’ yang berlangsung secara daring dan luring di KAHMI Center, Jakarta, yang diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia, (30/1/2025).

Pada kesempatan ini, ia menyebut bahwa mencapai swasembada pangan dalam rangka membangun kedaulatan bangsa  bukanlah yang mudah. Dukungan semua pihak menjadi hal krusial, yang disertai dengan sikap mengesampingkan egosektoral, serta memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan golongan dan pribadi.
 
Lebih lanjut dalam seminar bertema ‘Swasembada Pangan Dalam Rangka Kemandirian Ekonomi Menuju Indonesia Maju’, Wakil Ketua Umum PAN itu mengatakan dirinya optimistis swasembada pangan akan terwujud karena bangsa ini masih memiliki lahan yang luas, subur, dan di beberapa wilayah lahan yang terhampar dapat digarap dan ditingkatkan produktivitasnya.

“Kita mendorong masyarakat bersama dengan pemerintah untuk berjuang membangun swasembada pangan sekaligus meningkatkan taraf hidup petani”, tegasnya.

Baca juga:

Kerja keras yang dilakukan oleh semua pihak menurut Viva Yoga tak hanya sukses mewujudkan swasembada pangan namun dalam beberapa tahun ke depan bangsa ini menjadi lumbung pangan dunia.

“Ini bukan suatu mimpi, dengan kerja keras Saya yakin bangsa Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia. Yakusa, yakin usaha sampai”, tambahnya.
 
Mantan anggota Komisi IV DPR itu menguraikan beberapa langkah untuk mencapai swasembada pangan, yakni mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional; tersedianya lahan pangan secara berkelanjutan, meningkatkan berbagai kualitas tata kelola sistem pangan, konsumsi, dan produktifitas pertanian; serta menjaga keamanan dan penanganan kerawanan pangan.
 
Untuk meningkatkan produksi, ia menambahkan perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi menurut Viva Yoga terbagi atas tiga hal, meningkatkan produktivitas melalui sarana produksi pertanian yakni benih bersertifikat, pupuk, air irigasi, serta penunjang lainnya; mengurangi susut panen dengan alsintan paska panen (harvester, RMU); dan meningkatkan indeks pertanaman melalui optimalisasi lahan eksisting (air irigasi dan pengolahan lahan).

“Sedang ekstensifikasi ditempuh lewat menambah lahan baku sawah dan mencetak lahan atau sawah baru”, ujarnya.      

Baca juga:

Akan tetapi, ia juga menyebut bahwa impian untuk mewujudkan swasembada pangan saat ini juga menghadapi beragam tantangan.  Pertama, stagnasi produksi pangan. Padi turun sekitar 1,1 persen pada 2019-2023, rendahnya produktifitas lahan budidaya ikan 0,6 ton/ha/tahun.

Kedua, tingginya ketergantungan pada impor. Catatan pada 2023 menunjukan beras sebanyak 3,1 juta ton; daging sapi 52,3 persen; susu 78,6 persen, garam 2,8 juta ton.

Ketiga, masih adanya daerah rawan pangan. Sekitar 16 persen kabupaten/kota mengalami masalah ini.  Keempat, alih fungsi lahan yang massif terutama di Pulau Jawa. Sekitar 80 Ribu ha pada tahun 2019-2024.  Kelima, penurunan kualitas atau degradasi lahan. 89,5 persen lahan tidak sustainable.

Keenam, tak adanya regenerasi petani (aging farmer). Sekitar 70 persen petani dan nelayan berusia di atas 43 tahun.

“Meski demikian tantangan tersebut harus dihadapi dan dikelola sehingga tidak menjadi rintangan”, ujar mantan Pengurus HKTI di bawah Pimpinan Prabowo Subianto pada masa itu.

“Tantangan yang ada bila dikelola bisa menjadi potensi baru dengan memanfaatkan lahan yang masih luas di Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua”, ungkapnya.
 
Dalam seminar tersebut turut hadir sebagai pembicara Presidium Majelis Nasional KAHMI Prof. Dr. Ir. Abdullah Puteh, Mantan Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan Prof. Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, anggota Komisi IV DPR Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB Prof. Dr. Sofyan Sjaf, dan Direksi BNI Munadi Herlambang.(*)

Baca juga: