Wapres AS kritik pendekatan regulasi Uni Eropa terhadap AI

Ankara (ANTARA) - Wakil Presiden AS JD Vance, Selasa (11/2), mengkritik pendekatan regulasi Uni Eropa (EU) terhadap kecerdasan buatan (AI) yang dapat "membunuh industri transformatif."

"Kami percaya bahwa regulasi berlebihan terhadap sektor AI dapat membunuh industri transformatif, tepat saat industri tersebut mulai berkembang, dan kami akan melakukan segala upaya untuk mendorong kebijakan AI yang pro-pertumbuhan," kata Vance pada pertemuan puncak AI yang diadakan di Paris.

"Dan saya ingin melihat nuansa deregulasi itu muncul dalam banyak percakapan konferensi ini," tambahnya.

Industri transformatif merujuk pada sektor atau bidang usaha yang membawa perubahan besar dalam cara kerja, produksi, atau layanan di masyarakat.

AI dianggap sebagai industri transformatif karena memiliki potensi untuk merevolusi berbagai sektor, seperti manufaktur, kesehatan, keuangan, dan komunikasi, dengan meningkatkan efisiensi, otomatisasi, dan inovasi.

Wapres Vance menekankan bahwa AS ingin bekerja sama dengan EU, dan menambahkan: "Namun untuk menciptakan kepercayaan semacam itu, kita memerlukan rezim regulasi internasional yang mendorong terciptanya teknologi AI daripada mencekiknya."

Dia meminta negara-negara Eropa untuk "memandang batas baru ini dengan optimisme daripada gentar," dan mencatat bahwa AS mengembangkan rencana aksi "yang menghindari rezim regulasi yang terlalu berhati-hati."

Vance mengatakan AS "tidak dapat dan tidak akan menerima" bahwa beberapa negara "sedang mempertimbangkan untuk memperketat pengaturan pada perusahaan teknologi AS dengan jejak internasional."

Wapres Vance mengancam "peraturan internasional yang memberatkan" dan fakta bahwa banyak perusahaan AS "dipaksa untuk berurusan dengan Undang-Undang Layanan Digital EU dan peraturan besar yang dibuatnya tentang penghapusan konten dan pengawasan terhadap apa yang disebut misinformasi."

Vance juga menyoroti kesulitan bagi perusahaan yang lebih kecil untuk mematuhi Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) EU yang "berarti membayar biaya kepatuhan hukum yang tak ada habisnya atau berisiko terkena denda besar."

"Sekarang, bagi sebagian orang, cara termudah untuk menghindari dilema adalah dengan memblokir pengguna Uni Eropa sejak awal, apakah ini benar-benar masa depan yang kita inginkan?" tanyanya.

Dia mengatakan menciptakan tempat internet yang aman untuk anak-anak berbeda dengan mencegah "pria atau perempuan dewasa mengakses opini yang dianggap misinformasi oleh pemerintah."

Vance berjanji bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump "akan memastikan bahwa sistem AI yang dikembangkan di Amerika bebas dari bias ideologis dan tidak akan pernah membatasi hak warga negara kami untuk berbicara bebas."

Wakil presiden, dalam konteks tersebut, juga mengecam "musuh asing yang bermusuhan" yang "mempersenjatai perangkat lunak AI untuk menulis ulang sejarah, mengawasi pengguna, dan menyensor ucapan."

Vance mengatakan bahwa beberapa rezim otoriter telah mencuri dan memanfaatkan AI untuk memperkuat kemampuan intelijen militer dan pengawasan, mencuri data asing, serta menyebarkan propaganda guna melemahkan keamanan nasional negara lain

"Saya ingin menegaskan, pemerintahan ini akan memblokir upaya tersebut, titik. Kami akan melindungi teknologi AS dan chip Amerika dari pencurian dan penyalahgunaan," janji Vance lebih lanjut.

Wakil presiden AS itu juga menekankan bahwa AI tidak akan pernah "menggantikan manusia" atau pekerja, tetapi akan berkontribusi agar mereka menjadi lebih "produktif, lebih sejahtera, dan lebih bebas."

"Dalam setiap keputusan besar terkait kebijakan AI yang dikeluarkan pemerintah federal, pemerintahan Trump akan memastikan bahwa pekerja Amerika memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan, dan kami sangat bangga akan hal itu," tambah Vance.

Sumber: Anadolu

Baca juga:

Baca juga:

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025