100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih, Bagaimana Realisasi Janji Kampanye Prabowo?
Sebelum menjabat sebagai presiden, atau selama proses pencalonan, Prabowo juga memamerkan janji kampanyenya kepada publik. Mulai dari makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pembangunan 300 fakultas kedokteran, hingga menjaga kekayaan alam.
TEMPO.CO, Jakarta – Presiden mengatakan masyarakat perlu bersabar sedikit dalam melihat kinerjanya menjelang 100 hari kerja kabinet Prabowo. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, di Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2025 lalu.
“Ini baru tiga bulan. Tunggu, sabar sedikit. Mungkin bulan ke lima ke enam saudara akan merasakan. Kita sekarang lari, kita akan cepat, kita akan bergerak dengan secepat-cepatnya,” kata Prabowo.
Sebelum menjabat sebagai presiden, atau selama proses pencalonan, Prabowo memamerkan sejumlah janji kampanyenya kepada publik. Mulai dari makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pembangunan 300 fakultas kedokteran, hingga menjaga kekayaan alam. Lantas, bagaimana realisasi dari janji-janji politiknya tersebut?
Prabowo mengatakan akan menjalankan program Makan Bergizi Gratis dalam kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 Februari 2024. "Saya tidak ragu, Prabowo-Gibran tidak ragu, kami akan memberikan makan siang untuk anak-anak Indonesia," kata Prabowo.
Program unggulan Prabowo itu sendiri akhirnya resmi dijalankan pada Senin, 6 Januari 2025. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi banyak masalah mulai dari distribusi makanan yang terlambat hingga tak adanya susu dalam menu makan siang.
Setelah memasuki pekan kedua pelaksanaan program, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa anggaran untuk yang tersisa untuk program tersebut tinggal Rp 71 triliun atau hanya cukup membiayai program hingga Juni 2025. “Sekarang Rp 71 triliun cukup sampai bulan Juni. Kalau tahun depan mau semua dari Januari, maka perlu anggaran Rp 420 triliun,” kata Ketua Umum PAN itu pada Selasa, 7 Januari 2025.
Prabowo juga menjanjikan program pemeriksaan kesehatan gratis untuk tekanan darah, gula darah, foto rontgen, dan skrining penyakit katastropik sebesar Rp 3,2 triliun. Dalam program ini, pemerintah baru berkomitmen untuk menuntaskan kasus tuberkulosis (TBC) dengan sasaran penurunan TBC menjadi 272 per 100.000 penduduk.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin program yang menyasar 280 juta masyarakat Indonesia tersebut dicanangkan akan dimulai pada Februari mendatang. Meski tidak diwajibkan, masyarakat dianjurkan tetap menyiapkan keanggotaan BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) dengan status aktif.
Pembangunan 300 Fakultas Kedokteran
Prabowo juga bernazar akan membangun 300 fakultas kedokteran baru. "Di bidang kesehatan, kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota, dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia," katanya dalam debat Capres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta pada Minggu, 4 Februari 2024.
Terkini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro malah menyatakan akan mulai membatasi pembukaan fakultas kedokteran (FK) di perguruan tinggi di Indonesia. Ia menilai menambah pembangunan fakultas kedokteran bukanlah solusi dari permasalahan tersebut.
“Kalau mau membuka FK itu, kami sementara batasi dulu,” kata dia kepada awak media saat ditemui di kantor BKKBN pada Senin, 13 Januari 2025.
Janji lain Prabowo adalah melakukan pengelolaan kekayaan alam Indonesia untuk kesejahteraan rakyat jika menjadi presiden. "Manakala kami menerima mandat dari rakyat, tugas kami adalah menjaga kekayaan itu. Bukan hanya menjaga, tetapi dikelola supaya kekayaan itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam Kampanye Akbar Partai Demokrat di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, 1 Februari 2024.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad baru saja menetapkan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) sebagai menjadi usul inisatif DPR RI pada Kamis, 23 Januari 2025. Juru kampanye JATAM, Alfarhat Kasman justru menilai revisi ini sebagai upaya membancak kekayaan alam, terutama mineral tambang secara berjamaah, sistematis, dan seolah-olah legal.
"Pembancakan kekayaan alam itu tak terlepas dari latar belakang dan kepentingan elit politik istana dan parlemen yang mayoritas di antaranya datang dari latar belakang pebisnis,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Januari 2025.
Hendrik Khoirul Muhid, Hanaa Septiana, Hanin Marwah, dan Hammam Izzuddin ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
