Anggaran Dipangkas di Tengah Target Swasembada Pangan, Wamen PU: Prioritas Irigasi

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipangkas Rp 81,38 triliun di tengah target . Walhasil, ada 14 proyek pembangunan bendungan yang batal digarap lantaran anggaran yang tersisa hanya Rp 29,57 triliun.  

Meski demikian, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan program Asta Cita Presisen Subianto itu tidak akan terganjal dalam pelaksanaannya. Ia menyatakan dukungan Kementerian PU untuk swasembada pangan melalui penyediaan air tetap diberikan meski dengan sejumlah penyesuaian.

“Irigasi untuk pertanian harus kami utamakan. Sementara, mungkin bendungan-bendungan kami relaksasi,” kata Diana kepada awak media di Kantor Kementerian PU pada Jumat, 7 Februari 2025.

Sebelumya, dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Menteri PU Dody Hanggodo memaparkan sejumlah proyek di bidang sumber daya air (SDA) yang terdampak efisiensi. Di antaranya, pembangunan 14 bendungan, satu bendungan pengarah Bendungan Rukoh, serta revitalisasi danau dan situ. Pemangkasan anggaran juga berdampak pada pembangunan 9.550 hektare dan rehabilitasi 29.000 hektare jaringan irigasi.

Ihwal irigasi, Diana berujar, Kementerian PU akan memprioritaskan proyek jaringan irigasi yang sudah disepakati bersama Kementerian Pertanian (Kementan). Sebab, jaringan irigasi ini yang sesuai kebutuhan Kementan untuk memaksimalkan produksi pertanian. “Ini yang harus kami kerjakan. Untuk mendorong supaya kita tidak kekurangan beras,” kata dia.

Di sisi lain, Diana mengakui ada bendungan yang juga ditujukan untuk mendukung irigasi. Ia pun tidak menutup kemungkinan proyek pembangunan bendungan bisa dilakukan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. 

Adapun sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menganggarkan Rp 12 triliun untuk membangun dan memperbaiki jaringan irigasi di lahan seluas 2,3 juta hektare. Anggaran tersebut, kata dia, diambil dari Kementeerian PU. “Itu sudah diperintahkan, kemudian kita bersama-sama menentukan lokasinya,” kata Amran Sulaiman di Kantor Kementan, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.

Amran mengatakan anggaran itu telah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Menurut dia, tak ada anggaran tambahan yang diajukan untuk program ini.

Namun kemudian, anggaran Kementerian PU untuk tahun ini dipangkas Rp 81,38 triliun. Dari pagu Rp 110,95 triliun yang ditetapkan, anggaran hanya tersisa Rp 29,57 triliun. Adapun pemangkasan anggaran ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Melalui Inpres tersebut, Prabowo meminta ada penghematan senilai Rp 306,6 triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Dosen Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan pemangkasan besar-besaran anggaran Kementerian PU menjadi sandungan bagi program swasembada pangan yang ditargetkan Prabowo. Pasalnya, program ini membutuhkan dukungan bendungan hingga irigasi. Dengan anggaran cupet, berat bagi Kementerian PU untuk berkontribusi merealisasikan cita-cita tersebut.

Urusan bendungan pun, kata dia, bukan sekadar membangun bendungan baru tetapi merawat bendungan eksisting. Kedua pekerjaan ini membutuhkan aggaran tidak sedikit. “Jangan kita ngomong soal ketahanan air, ketahanan pangan, kalau bendungan saja tidak disiapkan dengan baik,” tutur Nirwono, Selasa, 4 Februari 2025.

Oleh karena itu, Nirwono mengusulkan agar Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan konsekuensi pemangkasan anggaran tersebut kepada Presiden. Harapannya agar pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum bisa ditinjau kembali.

Han Revanda berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: