Bangladesh berencana gelar pemilu pada Desember
Pemerintah transisi Bangladesh berencana menggelar pemilu pada Desember tahun ini, menurut pejabat partai politik di ...
Dhaka, Bangladesh (ANTARA) - Pemerintah transisi Bangladesh berencana menggelar pemilu pada Desember tahun ini, menurut pejabat partai politik di negara itu pada Senin.
Delegasi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), yang dipimpin Sekretaris Jenderal Mirza Fakhrul Islam Alamgir, bertemu kepala pemerintah sementara Muhammad Yunus di ibu kota Dhaka untuk menyampaikan konsensus di antara partai-partai politik agar pemilu segera digelar.
"Pemerintah transisi telah meyakinkan kami untuk segera menyelenggarakan pemilu," kata Alamgir pada Senin.
Namun, Gerakan Mahasiswa Anti-Diskriminasi, yang memimpin pergolakan untuk menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada Agustus lalu, menuntut reformasi besar-besaran.
Mereka menilai PM yang paling lama berkuasa di negara itu “memolitikkan” perubahan dalam pemerintahan, sehingga reformasi besar-besaran diperlukan untuk menutup kemungkinan munculnya rezim fasis di masa depan.
Pemerintahan transisi telah membentuk enam komisi untuk melaksanakan reformasi di enam bidang: konstitusi, sistem pemilihan umum, peradilan, sistem antikorupsi, administrasi publik, dan administrasi kepolisian.
Komisi-komisi itu telah menyerahkan laporan dan rekomendasi mereka.
Penasihat hukum pemerintah Asif Nazrul pada Sabtu mengatakan bahwa pertemuan dengan partai-partai politik akan digelar bulan ini untuk mencari kesepakatan nasional tentang rekomendasi komisi-komisi tersebut.
Dalam pertemuan pada Senin itu, BNP juga meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap "teman-teman rezim fasis" yang masih berada di pemerintahan dan mereka yang menjarah sumber daya negara.
BNP menuntut mereka untuk mengembalikan uang yang telah mereka "cuci".
Yunus baru-baru ini mengatakan bahwa sekitar $17 miliar (Rp278,5 triliun) telah diambil dari sistem perbankan Bangladesh oleh para oligarki yang dekat dengan Hasina dan $16 miliar telah disedot setiap tahun ketika dia memerintah selama 15 tahun.
BNP juga menuntut pencabutan enam juta kasus palsu bermotif politik yang menyasar politisi dan aktivis selama Hasina berkuasa.
Namun, Hasina, yang melarikan diri ke India sejak kejatuhannya, telah berkali-kali membantah tuduhan itu.
Sumber: Anadolu
Baca juga:
Baca juga:
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025
