Baru Dilantik, Presiden Trump Keluarkan Lima Kebijakan Tegas dan Kontroversial

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON DC -- Donald John Trump resmi menjabat sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat (AS). Hal itu setelah Trump mengambil sumpah jabatan di Capitol Rotunda, Washington DC, pada Senin (20/1/225 waktu setempat.

Trump mengambil sumpah jabatan dengan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung AS John Roberts, yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pidato pelantikan oleh Trump sebagai Presiden AS periode 2025-2029. Menyusul pelantikan tersebut, Trump menyampaikan sejumlah rencana kebijakan pemerintahannya sampai empat tahun mendatang.

Berikut adalah beberapa rencana kebijakan tegas pemerintahan Trump dikutip dari berbagai sumber.

1. AS hanya akan akui kelamin pria dan wanita

Donald Trump menegaskan dalam pidato pelantikannya bahwa AS hanya akan mengakui dua jenis kelamin yakni pria dan wanita. Jenis kelamin di luar itu tidak akan diakui.

"Pada hari ini, ini akan menjadi kebijakan resmi Amerika Serikat, bahwa hanya ada dua jenis kelamin; pria dan wanita," kata Trump di Capitol Rotunda,Washington DC, diikuti secara daring pada Selasa dini hari.

Trump berencana menghentikan kebijakan pemerintah yang mencoba merekayasa ras dan jenis kelamin secara sosial dalam sejumlah aspek, baik kehidupan umum maupun pribadi. "Kami akan membentuk masyarakat yang tidak memandang warna kulit dan sesuai prestasi," tegas Trump.

2. Trump konfirmasi AS keluar dari Perjanjian Iklim Paris

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris 2016 karena menganggap perjanjian tersebut tidak adil dan berat sebelah.

"Saya segera menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris yang tidak adil dan berat sebelah ini," kata Trump saat parade pelantikan di Capital One Arena di Washington, Senin.

Kemudian pada hari yang sama, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk secara resmi menarik diri dari perjanjian tersebut. "Langkah berikutnya adalah penarikan dari Perjanjian Iklim Paris. Kita akan menghemat lebih dari satu triliun dolar dengan menarik diri dari perjanjian itu," kata seorang pembawa acara selama upacara.

3. Trump tarik AS dari WHO

Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Senin waktu setempat untuk menarik Amerika Serikat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"WHO menipu kita. Semua orang menipu Amerika Serikat dan itu sudah cukup. Hal ini tidak akan terjadi lagi," kata Trump kepada wartawan saat menandatangani perintah eksekutif setelah kembali ke Ruang Oval.

Trump mengatakan, AS membayar 500 juta dolar AS (sekitar Rp 8,15 triliun) kepada badan PBB tersebut. "Rasanya agak tidak adil bagi saya, meskipun itu bukan alasannya, tetapi saya memutuskan untuk keluar... China membayar 39 juta dolar AS (sekitar Rp 635,6 miliar) dan kami membayar 500 juta dolar AS, padahal China adalah negara yang lebih besar," ujarnya.

4. Trump akan tindak imigrasi ilegal di perbatasan Meksiko

Presiden AS Donald Trump akan memerintahkan pasukan federal ke perbatasan dengan Meksiko untuk menindak imigrasi ilegal di perbatasan El Paso, Texas, menurut laporan media pada Senin.

Pelabuhan masuk El Paso ditutup dalam waktu satu jam setelah pelantikan Trump karena sang presiden mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan.

"Melewati titik area ini akan mengakibatkan penangkapan, penutupan, dan kemungkinan penerapan tindakan paksa," menurut laporan surat kabar The Texan tentang pengumuman yang disampaikan melalui pengeras suara di perbatasan El Paso beberapa saat setelah Trump dilantik.

Trump diperkirakan akan menandatangani 11 perintah eksekutif terkait perbatasan yang akan mengambil sikap tegas terhadap imigrasi ilegal, termasuk satu perintah yang mengizinkan pengerahan pasukan AS ke perbatasan untuk mengamankan titik masuk, menurut Fox News.

Perintah lainnya akan menetapkan kartel internasional dan organisasi kejahatan tertentu sebagai kelompok teroris.

Sementara, perintah tambahan akan mengarahkan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Pertahanan untuk menyelesaikan pembangunan tembok perbatasan yang dimulai Trump selama masa jabatan pertamanya serta mengerahkan personel untuk mengendalikan perbatasan.

Loading...