Cegah Pungli Rutan KPK, Cadewas Mirwazi Ingin Buat Regulasi Penempatan Pegawai
Cadewas KPK Mirwazi, memiliki cara untuk mencegah pungutan liar (pungli) di Rutan KPK yang dilakukan oknum pegawai.
Cadewas KPK Mirwazi, memiliki cara untuk mencegah pungutan liar (pungli) di Rutan KPK yang dilakukan oknum pegawai.
Tribunnews.com/Rahmat W. Nugraha
Terdakwa perkara dugaan pemerasan atau pungutan liar (pungli) di lingkungan Rutan KPK, Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/9/2024). cadewas KPK Mirwazi, memiliki cara untuk mencegah pungutan liar (pungli) di Rutan KPK yang dilakukan oknum pegawai.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (cadewas KPK) , memiliki cara untuk mencegah pungutan liar (pungli) di yang dilakukan oknum pegawai.
Jika terpilih menjadi Dewas KPK, dia ingin membuat regulasi yang mengatur penempatan pegawai KPK.
Sebab menurutnya yang terjadi di rutan KPK karena penempatan pegawai yang lama di suatu tempat.
Hal itu disampaikannya dalam uji kelayakan dan
kepatutan atau fit and proper test Calon Dewan
Pengawas KPK, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu
(20/11/2024).
"Jadi apabila kami terpilih sebagai Dewas KPK, kami akan mengatur regulasi tentang penempatan personel KPK, sehingga personel KPK tidak jenuh di suatu tempat sehingga melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum," kata dia
Regulasi itu, kata , akan disusun bersama antara Dewas dan juga pimpinan KPK.
Sehingga hal ini bisa mencegah potensi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pimpinan maupun pegawai KPK.
Baca juga:
"Contohnya terdahulu pimpinan KPK melakukan pelanggaran dan pegawai KPK, penjaga tahanan bisa melakukan mendapatkan keuntungan bagi dia," ujarnya.
"Ini sangat rentan mengingat penempatan pegawai KPK itu terlalu lama di suatu tempat sehingga mereka melakukan kolusi, nepotisme didalamnya untuk membuat suatu geng yang bisa memeras tahanan-tahanan tersebut," pungkasnya.
-
"); $(".loading").show(); var newlast = getLast;
$.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?",
{start: newlast,section:'1',img:'thumb2'}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast
= newlast + 1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = "
"; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) {
var img = "
- "+img+" "); } else{ $("#latestul").append('
- '); $("#test3").val("Done"); return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else if (getLast > 150) { if ($("#ltldmr").length == 0){ $("#latestul").append('
- '); } } } }); }); function loadmore(){ if ($("#ltldmr").length > 0) $("#ltldmr").remove(); var getLast = parseInt($("#latestul > li:last-child").attr("data-sort")); $("#latestul").append(""); $(".loading").show(); var newlast = getLast ; if($("#test3").val() == 'Done'){ newlast=0; $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest", function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast + 1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
- "+img+" "); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else{ $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?", {start: newlast,section:sectionid,img:'thumb2',total:'40'}, function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast+1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
- "+img+" "); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } }
