Disperdagkop Madiun pantau penyaluran LPG subsidi setelah kenaikan HET

Kab Madiun (ANTARA) - Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkop UM) Kabupaten Madiun, Jawa Timur melakukan pemantauan terhadap penyaluran LPG (elpiji) subsidi 3 kilogram setelah kenaikan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan menjadi Rp18.000 dari sebelumnya Rp16.000 per tabung.Kepala Bidang Perdagangan Disperdagkop UM Kabupaten Madiun Hendah Dwi Wijayani di Madiun, Rabu, mengatakan pemantauan penyaluran elpiji subsidi dilakukan bersama Hiswana Migas Madiun dan Bagian Perekonomian Kabupaten Madiun."Pemantauan dilakukan ke sejumlah agen dan pangkalan guna melihat telah memberlakukan HET baru dan tidak melampaui dari harga yang ditetapkan tersebut," ujar Hendah.Menurut dia pemantauan dilakukan secara bertahap di semua wilayah. Pada kesempatan kali ini, pemantauan dilakukan di wilayah Kecamatan Wungu dan Kare Kabupaten Madiun."Kita pantau ke agen dan pangkalan apakah sudah melaksanakan HET terbaru. Jika nanti ditemukan ada yang menjual di atas HET, lalu ada laporan masyarakat juga, maka akan kami datangi, untuk sementara ini kita pemantauan awal. Yang pasti, kita lihat dulu kondisi lapangan seperti apa setelah HET naik," katanya.Hendah menjelaskan penyesuaian harga elpiji subsidi 3 kilogram mulai berlaku per tanggal 15 Januari 2025. Penyesuaian tersebut diatur dalam SK Pj Gubernur Jawa Timur No. 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024 dengan kenaikan dari Rp16.000 menjadi Rp18.000 per tabung."Kenaikan harga elpiji 3 kilogram ini berlaku di seluruh wilayah Jawa Timur per 15 Januari 2025," kata Hendah.Pihaknya terus berkoordinasi dengan Hiswana Migas Madiun dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus guna memastikan pasokan LPG subsidi 3 kilogram aman di wilayah Kabupaten Madiun.Sesuai data, alokasi LPG subsidi 3 kilogram untuk wilayah Kabupaten Madiun di tahun 2024 mencapai 9.183.807 tabung. Penetapan alokasi tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan permintaan masyarakat.Hendah menambahkan pihaknya biasanya akan mengajukan tambahan alokasi untuk menghadapi lonjakan permintaan pada saat momentum hari raya keagamaan seperti Lebaran, Natal, dan tahun baru."Kita selalu minta tambahan alokasi untuk mengantisipasi libur panjang, Lebaran, Natal, dan tahun baru," katanya.