Donald Trump: Semua Orang Suka Usulan Saya soal AS Ambil Alih Jalur Gaza
Presiden AS Donald Trump mengklaim semua orang suka usulan AS mengambil alih Jalur Gaza setelah menggusur warga Palestina dari wilayah tersebut.
TRIBUNNEWS.COM - Presiden (AS) mengklaim semua orang menyukai usulannya agar mengambil alih , meskipun pengumuman mengejutkannya tersebut telah menuai kecaman dari seluruh dunia.
"Semua orang menyukainya," kata kepada wartawan di Ruang Oval pada Rabu (5/2/2025).
Ia menolak menjawab pertanyaan lebih lanjut saat ia mengawasi pelantikan Jaksa Agung AS yang baru, Pam Bondi.
Pada Selasa (4/2/2025) malam, mengungkapkan dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Gedung Putih bahwa negaranya bermaksud merebut setelah memindahkan seluruh penduduk ke negara lain.
"Semua orang yang saya ajak berbicara menyukai gagasan memiliki sebidang tanah itu (Jalur Gaza)," kata dalam konferensi pers tersebut, seperti diberitakan Al Jazeera.
Donald Trump menerima kunjungan sekutunya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025).
Presiden AS juga meminta warga untuk meninggalkan dan dipindah ke tempat lain, termasuk Mesir dan Yordania.
"Para pemimpin Mesir dan Yordania akan menyediakan tanah yang diperlukan untuk pemukiman mereka,” kata dalam konferensi pers bersama Netanyahu di Gedung Putih, Selasa.
Mesir dan Yordania sebelumnya menolak pernyataan untuk mengusir warga dari , namun Trump bersikeras kedua negara tersebut akan mau menerima warga .
Donald Trump juga mengatakan akan mengambil alih dan merekonstruksi wilayah tersebut sesuai standar AS.
Pada gilirannya, Netanyahu memuji Donald Trump dengan mengatakan ia adalah teman terbaik Israel, setelah Presiden AS itu menyatakan penggusuran warga Palestina dan pendudukan Jalur Gaza.
Baca juga:
Usulan yang mengejutkan tersebut telah menuai kecaman dari kekuatan internasional, termasuk Rusia dan China, dan telah ditolak mentah-mentah oleh negara adidaya regional, Arab Saudi, Liga Arab, dan banyak negara lainnya.
Amnesty International menyebutnya pernyataan yang mengerikan dan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan terhadap segala upaya untuk melakukan pembersihan etnis di dan menyerukan pembentukan negara merdeka, yang mana akan menjadi bagiannya.
