DPRD Surabaya Desak Pimpinan OPD dan BUMD Berapor Merah Dicopot

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menanggapi kritik terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Surabaya, terutama terkait dengan laporan kinerja yang dinilai buruk dan masuk kategori Rapor Merah.

Imam menegaskan bahwa jika Rapor Merah tersebut terbukti objektif dan masuk akal, Pemkot Surabaya harus bertindak tegas dengan mencopot pimpinan OPD atau BUMD yang memiliki raport merah.

“Jika raport itu betul-betul memang seperti itu yang merah, saya berharap OPD maupun BUMD yang raportnya merah, Pemkot harus segera mengganti karena persoalan raport ini kan pasti di pucuk pimpinannya,” ujar Imam usai Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Gubeng, Rabu (12/2/2025).

Politisi NasDem juga mengapresiasi peran masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah kota Surabaya. Imam menyatakan bahwa pengawasan dari organisasi masyarakat atau kampus akan membantu legislatif dalam menjalankan tugasnya.

“Kami tentu ikut bergembira kalau ada pihak lain, terutama yang mewakili masyarakat, bisa juga semacam perkumpulan masyarakat, organisasi masyarakat, atau kampus yang bersama-sama kami ikut mengawasi kinerja pemerintah kota,” ujarnya.

Menurutnya, kinerja yang buruk pada tingkat pimpinan OPD atau BUMD harus segera diperbaiki demi kelancaran program-program Pemkot yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Imam menyatakan bahwa Pemkot Surabaya tidak boleh reaktif dalam menanggapi kritik tersebut, namun harus melihat metodologi yang digunakan dalam laporan kinerja yang disampaikan.

“Kami berharap Pemkot jangan langsung reaktif ya. Menurut saya kita lihat apakah raport itu metodologinya seperti apa? Kalau memang itu kemudian masuk akal dan memang objektif ya, silakan itu harus di-share lah ke publik,” kata Imam.

Ia menambahkan bahwa jika laporan tersebut terbukti sah, Pemkot harus transparan dan memberikan kesempatan untuk menyanggah dengan bukti-bukti yang kuat. “Pemkot punya kesempatan untuk menyanggah, tapi bagaimana mensikapinya tentu dengan bukti-bukti dan fakta-fakta, syukur dengan angka-angka,” kata Imam.

Imam juga menyebut pentingnya pencapaian pendapatan daerah bagi kelancaran berbagai program yang diusulkan oleh Pemkot maupun masyarakat. Ia khawatir, jika kinerja pemerintah kota tidak optimal, maka berbagai program yang sudah direncanakan akan terhambat.

“Begitu pendapatannya tidak tercapai, akhirnya program-program yang sudah diusulkan baik yang dibuat sendiri oleh Pemkot maupun diusulkan oleh masyarakat, itu pasti nanti akan terpengaruh,” ujarnya.

Imam berharap perombakan pimpinan yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik segera dilakukan untuk memastikan pembangunan yang lebih baik bagi Surabaya.

Lebih lanjut, Imam mengatakan bahwa jika kinerja OPD dan BUMD yang buruk berlanjut, hal tersebut akan berimbas pada pencapaian target pendapatan dan program-program yang telah disusun. Oleh karena itu, menurutnya, semakin cepat dilakukan evaluasi dan pergantian pejabat yang kurang kompeten, semakin baik untuk kepentingan masyarakat.

“Begitu pendapatannya tidak tercapai, program-program yang sudah diusulkan pasti terpengaruh. Akhirnya yang dikorbankan adalah program-program usulan masyarakat,” ungkapnya.

Imam juga menyampaikan bahwa Pemkot Surabaya seharusnya memiliki banyak pejabat yang mampu mewujudkan visi dan misi Wali Kota. Ia menegaskan, bahwa ukuran keberhasilan program adalah seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kota. Jika program-program tersebut tidak tercapai, maka menurutnya, perubahan harus segera dilakukan.

“Saya yakin dan saya tahu kalau di Pemkot itu banyak pejabat-pejabat yang hebat yang harusnya diberi kesempatan untuk betul-betul mewujudkan visi dan misi Pak Walikota,” tandasnya. [asg/beq]