DPRD Surabaya Usulkan Pengalihan Anggaran MGB Rp 1,1 Triliun untuk Kebutuhan Rakyat

Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengusulkan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun yang awalnya dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MGB) tersebut lebih baik dialihkan untuk program-program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat.

“Alokasi anggaran 1,1 triliun yang semula untuk program Makan Bergizi Gratis (MGB) kami harap digunakan untuk memperluas program yang lebih dekat dengan rakyat, seperti pembangunan rumah layak huni atau rutilahu dan juga pengendalian banjir,” ujar Arif Fathoni di DPRD Surabaya, Rabu (5/2/2025).

“Dan juga renovasi sebagian kantor KUA di Kota Surabaya yang kondisinya sudah tidak layak,” tambahnya.

Ketika ditanya mengenai relevansi rencana Pemkot Surabaya untuk melakukan pinjaman sebesar 5,6 triliun, Fathoni memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Menurutnya, rencana utang tersebut tidak bergantung pada alokasi anggaran untuk MGB.

“Sebenarnya rencana hutang tersebut tidak didasarkan pada alokasi anggaran yang akan terpakai untuk MGB. Hutang itu digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya yang mendukung Surabaya sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN) yang akan mulai efektif pada 2028 mendatang,” tutur politisi Golkar ini.

Fathoni menambahkan, bahwa langkah ini penting agar Surabaya dapat menjadi kota superhub menuju IKN. Perpindahan ibu kota negara, menurutnya, membawa peluang ekonomi yang signifikan bagi kota Surabaya. Oleh karena itu, persiapan infrastruktur harus dimulai dari sekarang untuk menyambut peluang tersebut.

“Perpindahan IKN membuka peluang ekonomi bagi Surabaya, untuk itu harus dipersiapkan sejak dini,” kata mantan Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.

Menanggapi pertanyaan tentang kekhawatiran sejumlah pihak yang menilai utang untuk pembangunan infrastruktur hanya menguntungkan pengembang, Fathoni menegaskan bahwa semua lapisan masyarakat akan mendapatkan manfaat.

Dia optimis dengan adanya proyek-proyek besar seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), Surabaya akan menjadi wilayah pertumbuhan ekonomi baru yang menguntungkan.

“Semua lapisan masyarakat diuntungkan dengan pembangunan JLLB dan JLLT karena itu akan menciptakan wilayah baru untuk pertumbuhan ekonomi,” ucap Fathoni.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, Pemkot Surabaya juga akan merasakan keuntungan dari peningkatan jual objek pajak (JOP) di wilayah yang berkembang tersebut. Hal ini, kata Fathoni, tidak hanya memberikan manfaat bagi sektor swasta, tetapi juga bagi pemerintahan kota Surabaya dalam hal peningkatan pendapatan daerah.[asg/kun]