Gubernur Aceh wacanakan penghapusan sistem barcode pengisian BBM
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem mewacanakan penghapusan sistem barcode (QR code) pengisian bahan bakar minyak ...
![Gubernur Aceh wacanakan penghapusan sistem barcode pengisian BBM](https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2025/02/12/IMG_20250212_143249.jpg)
Banda Aceh (ANTARA) - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem mewacanakan penghapusan sistem barcode (QR code) pengisian bahan bakar minyak (BBM) di seluruh SPBU di Aceh yang selama ini berlaku di Tanah Rencong tersebut.
"PR hari ini adalah, semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode (saat isi BBM)," kata Mualem, di Banda Aceh, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan Mualem dalam sambutan pertamanya usai dilantik menjadi Gubernur Aceh oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada sidang paripurna istimewa DPR Aceh, di Banda Aceh.
Untuk diketahui, Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang ditunjuk Pertamina untuk menerapkan kebijakan penggunaan barcode pengisian BBM bersubsidi di SPBU, dan kebijakan ini sudah berlaku di Aceh sejak 2022 lalu.
Dirinya menggarisbawahi, bahwa sesuai dengan sumpah jabatan yang dibacakan, mereka ingin mensejahterakan dan menyenangkan rakyat Aceh.
Karena itu, kebijakan awal yang ingin dilakukan adalah menghapus sistem barcode pengisian BBM. Sehingga masyarakat bisa langsung mendapatkannya meski tanpa QR barcode.
"Mohon digarisbawahi semua, siapa saja yang isi minyak tetap terus, karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat (tanpa harus barcode)," ujarnya.
Menurutnya, pengisian BBM dengan sistem barcode tersebut tidak memiliki manfaat sama sekali. Maka dari itu, dirinya telah mengambil kesimpulan segera menghapus peraturan barcode tersebut di SPBU yang ada di Aceh
"Bapak Mendagri, Bapak Jusuf Kalla, ini suatu masalah di Aceh kadang-kadang orang mau bakar SPBU dengan barcode itu, Tapi saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun," kata Mualem.
Selain itu, dalam kesempatan ini, Mualem juga menegaskan akan terus membina hubungan dan merawat dukungan dari Pemerintah Pusat agar program pembangunan Aceh sejalan dengan agenda nasional.
"Untuk itu, juga perlu dukungan dari seluruh masyarakat Aceh agar seluruh program pembangunan Aceh berjalan sesuai harapan," demikian Mualem.
Baca juga:
Baca juga:
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025