Gubernur terpilih diminta pangkas dana hibah Forkopimda

Jakarta (ANTARA) - Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur terpilih Pramono Anung untuk memangkas anggaran hibah kepada sejumlah instansi dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) karena prosedurnya tidak jelas dan tak transparan.

"Setahu saya, setelah pembahasan anggaran selesai di puncak, baru ada usulan untuk hibah Forkopimda yang tiba-tiba muncul dan langsung disetujui. Ini menunjukkan ada prosedur yang tidak dilalui," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Lazarus Simon Ishak dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, anggaran hibah untuk Forkopimda tercatat lebih dari Rp600 miliar, yang menurutnya harus benar-benar dipertimbangkan kembali.

Dia menegaskan bahwa hibah tersebut seharusnya diajukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan harus memiliki korelasi serta dampak langsung terhadap masyarakat Jakarta.

"Untuk institusi seperti Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejati, TNI AU dan AL, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan warga Jakarta, harus benar-benar dievaluasi. Meskipun mereka mendapatkan alokasi dari APBN, hibah dari APBD DKI Jakarta sebaiknya diberikan secukupnya, tidak sebesar itu," kata dia.

Baca juga:

Lazarus juga mengkritik proses pengesahan anggaran hibah Forkopimda yang terkesan terburu-buru.

Dia menambahkan, meskipun tidak mengetahui alasan pengesahannya, sebagai anggota Dewan, ia berhak mengkritisi setiap kebijakan yang diambil, terutama yang melibatkan anggaran sebesar itu.

"Semua pembahasan anggaran harus sesuai prosedur yang benar dan transparan," ujarnya.

Dia mengusulkan agar anggaran dana hibah dikembalikan ke kas daerah untuk peningkatan program pelayanan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Terlebih, dari laporan keuangan yang diterimanya, sejumlah SKPD akan memangkas anggaran hingga Rp2 triliun sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Baca juga:

Akibat adanya program efisiensi anggaran, Lazarus menyampaikan keprihatinannya terhadap pemotongan anggaran di tingkat kecamatan dan kelurahan yang dapat berdampak pada program sosial dan kemasyarakatan.

"Anggaran untuk program di kecamatan dan kelurahan sangat penting, jangan sampai dipotong. Warga masyarakat membutuhkan alokasi anggaran untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan, terutama di tingkat RT/RW yang sering kali tidak terakomodasi dalam pembahasan anggaran," katanya.

Lazarus berharap agar Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan pemangkasan anggaran hibah Forkopimda dan lebih memprioritaskan alokasi untuk kegiatan yang langsung berdampak pada masyarakat.

"Saya akan terus mengkritisi kebijakan hibah bagi Forkopimda hingga Gubernur DKI Jakarta terpilih yang akan dilantik melakukan koreksi atas kebijakan tersebut," kata dia.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025