Menkop sebut efisiensi anggaran Kemenkop Rp155,82 miliar

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa efisiensi anggaran di Kementerian Koperasi (Kemenkop) ...

Feb 12, 2025 0

Menkop sebut efisiensi anggaran Kemenkop Rp155,82 miliar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa efisiensi anggaran di Kementerian Koperasi (Kemenkop) Rp155.826.534.000 dari pagu anggaran 2025 mencapai Rp473.310.018.000.

Budi Arie dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa sisa pagu pada 2025 seusai adanya efisiensi anggaran menjadi Rp317.483.484.000.

"Pagu total Kementerian Koperasi 2025 yang semula Rp473.310.018.000 menjadi Rp317.483.484.000. Dari anggaran semula itu, efisiensinya ada Rp155.826.534.000," kata Budi.

Dia menyampaikan bahwa efisiensi anggaran berlaku pada belanja perjalanan dinas, belanja kegiatan rapat-rapat, belanja ATK, belanja konsinyering (konsinyasi), serta belanja pengadaan barang dan jasa.

Dia menerangkan dari alokasi semula Rp473.310.018.000 dengan rupiah murni Rp247.270.000, BLU Rp226.039.275.000 dengan efisiensi Rp288.799.000.000, dimana ada sisa Pagu Rp184.511.018.000.

"Jadi dengan demikian, pagu total Kementerian Koperasi 2025 yang semula Rp473.310.018.000 menjadi Rp317.483.484.000," terangnya.

Budi merinci efisiensi anggaran di Kemenkop yakni Sekretariat Kementerian yang semula Rp188.606.386.000 menjadi Rp122.314.687.000; Deputi Kelembagaan dan Digitalisasi dari semula Rp22.000.000.000 menjadi Rp6.200.000.000.

Selanjutnya, Deputi Pengembangan Usaha dari Rp22.664.357.000 menjadi Rp6.200.000.000; Deputi Pengembangan Talenta dan Daya Saing dari sebelumnya Rp22.000.000.000 menjadi Rp6.200.000.000,

Kemudian, Deputi Pengawasan dari sebelumnya Rp22.000.000.000 menjadi Rp6.200.000.000; Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (disingkat LPDB-KUMKM) dari sebelumnya Rp226.039.275.000 menjadi Rp170.368.797.000

"Selanjutnya, rincian Sekretariat Kementerian pertama gaji dan tunjangan sebesar Rp71.894.971.462; operasional Rp35.163.715.538; kegiatan layanan biro dan inspektorat Rp15.256.000.000," kata Budi.

Dia mengaku bahwa pihaknya mendukung kebijakan itu, sehingga anggaran menjadi lebih efisien dan efektif. Baginya, banyak program kerakyatan yang sedang dicanangkan dan akan dikerjakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa berdasarkan Perpres Nomor 197 Tahun 2024, Kementerian Koperasi menyelenggarakan tugas pemerintah dan membantu sepenuhnya mewujudkan visi presiden di bidang koperasi.

Program prioritas Kementerian Koperasi dengan sasaran indikator, pertama meningkatnya kinerja usaha koperasi di Indonesia yang ditandai dengan proporsi volume usaha kooperasi terhadap PDB nasional.

"Dan yang kedua, meningkatnya partisipasi masyarakat Indonesia dalam perkoperasian dengan indikator peningkatan jumlah anggota masyarakat Indonesia yang berkoperasi, jumlah anggota koperasi yang berpartisipasi di Indonesia," kata Budi.