Investasi KEK Capai Rp 263,4 Triliun dan Serap 160 Ribu Tenaga Kerja di 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mencatatkan capaian luar biasa pada 2024 dengan total investasi Rp 263,4 triliun dan penyerapan 160.874 tenaga kerja. Angka ini melampaui target tahunan sebesar Rp 90,1 triliun atau 115 persen dari target, dan menyerap 47.747 tenaga kerja setara 122 persen dari target.  

"Untuk target di tahun 2025 harus lebih optimistis, karena secara nasional Presiden menargetkan investasi tinggi dari Rp 1.650 triliun di 2024 menjadi Rp 1.905 triliun di tahun 2025,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional Susiwijono Moegiarso dalam keterangan, Rabu (22/1/2024).

Namun, pemerintah menghadapi tantangan besar. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, investasi yang dibutuhkan selama lima tahun ke depan mencapai Rp 13.032 triliun. Susiwijono menekankan, peran KEK menjadi sangat penting menuju pencapaian target tersebut.   

Adapun, sebanyak KEK mencatatkan realisasi investasi dan serapan tenaga kerja di atas 100 persen pada 2024, yaitu KEK Sei Mangkei, Singhasari, Kendal, Nongsa, Lido, Sanur, dan Kura Kura Bali. Sementara beberapa KEK lain, seperti Tanjung Lesung, Mandalika, Gresik, dan BAT, berhasil memenuhi target serapan tenaga kerja lebih dari 100 persen.  Hingga kini, pemerintah telah menetapkan 24 KEK di Indonesia, dengan rencana penambahan lima KEK baru pada 2025.

Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang, menegaskan KEK merupakan salah satu program prioritas di era pemerintahan Prabowo Subianto dan diharapkan dapat berkontribusi besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun ke depan. Edwin menambahkan, .eskipun mencatatkan kinerja yang gemilang, tantangan global tetap membayangi. Ekonomi dunia pada 2024 dan 2025 diproyeksikan tumbuh 3,2 persen, lebih rendah dari rata-rata historis.

"Faktor-faktor seperti ketegangan geopolitik, suku bunga tinggi, dan perlambatan ekonomi Cina menjadi ancaman nyata," ujarnya.

Oleh karena itu, Edwin menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Langkah ini diperlukan untuk mengatasi kendala pembangunan KEK dan memastikan target tercapai.