Bulog gandeng TNI dan KTNA optimalkan penyerapan beras dan gabah

Surabaya (ANTARA) - Perum Bulog menggandeng TNI dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) untuk mengoptimalkan penyerapan beras dan gabah guna menjaga ketahanan pangan nasional.

Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Dr. Marga Taufiq, dalam keterangannya di Surabaya, Kamis mengatakan pihaknya memperkuat sinergi bersama TNI AD Kodam V Brawijaya dalam upaya optimalisasi penyerapan beras dan gabah.

"Kami berharap dapat mempercepat proses penyerapan hasil panen petani agar Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap terjaga dengan baik, serta menciptakan stabilitas pangan yang menguntungkan bagi masyarakat," ujarnya.

Salah satu langkah awal untuk mengoptimalkan serapan tersebut, Perum Bulog melakukan sosialisasi tentang pengadaan gabah dan beras dalam negeri untuk Tahun 2025 di Gedung Graha Sativa Perum Bulog Kanwil Jatim, Surabaya.

Ia mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi penting terkait pembelian gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yaitu sebesar Rp6.500/kg dengan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen sebagaimana keputusan terbaru Kepala Badan Pangan Nasional.

"Keputusan ini mengatur perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan harga gabah, serta beras dalam negeri, yang diharapkan bisa memberikan harga yang lebih baik bagi petani," katanya.

Pangdam V/Brawijaya, Mayjend Rudy Saladin menyambut baik pelibatan TNI AD untuk program tersebut dan menyatakan siap mendukung pelaksanaan pengadaan gabah dan beras 2025 guna mendukung program swasembada pangan.

"Terutama beras yang dicanangkan pemerintah pusat," ucapnya.

Wakil Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Brigjen TNI Heri Susanto mengatakan TNI AD selama ini terlibat aktif dalam pendampingan petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi padi.

"Kami berharap melalui kegiatan ini, Perum Bulog dapat menyerap hasil panen petani secara maksimal dan menjadikannya sebagai cadangan pangan pemerintah yang dapat menjamin ketahanan pangan nasional," katanya.

Sosialisasi ini juga turut memperkenalkan berbagai program penting seperti Rumah Pangan Kita (RPK) dan Program Mitra Tani, yang bertujuan untuk memfasilitasi petani dalam menjual hasil pertaniannya dengan harga wajar.

Dengan perubahan HPP yang lebih menguntungkan bagi petani, Bulog dan TNI berharap produksi padi di Indonesia pada 2025 akan meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.