Kemenhut Siapkan Regulasi Perdagangan Karbon, Warga Adat Bisa Untung dari Hutan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sedang menyiapkan regulasi terkait . Lewat regulasi ini, masyarakat adat dapat menikmati jerih payah dan dedikasinya menjaga untuk kesejahteraan mereka.

Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

"Insyallah kami sedang menyiapkan regulasi dan sebagainya agar apa yang disebut sebagai karbon market tadi, secara sukarela ini bisa kita mulai lakukan, baik oleh pihak swasta, koperasi atau bahkan masyarakat adat," kata Raja Antoni.

Raja Antoni menuturkan, tidak bisa hanya dinikmati keindahannya tapi mengesampingkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. 

Sehingga regulasi ini diharapkan dapat membuat masyarakat adat maupun mereka yang selama ini menjaga kerindangan juga merasakan manfaat atas dedikasinya.

"Hutan itu tidak hanya bisa dinikmati dari jarak jauh betapa indah, betapa rimbunnya, betapa hijaunya tapi kemudian rakyat yang hidup di dalam kawasan maupun rakyat yang hidup di sekitar kawasan justru menjadi titik-titik kemiskinan ekstrem yang selama ini terjadi," katanya.

Baca juga:

Selain itu regulasi juga diharapkan memacu semangat masyarakat dan mengubah model bisnis terkait dari menebang menjadi menanam.

"Itu juga harus ada jaminan ketika mereka menanam dan menjaga tumbuhan-tumbuhan itu justru berdampak langsung terhadap kehidupan mereka," jelas dia.

"Di beberapa tempat yang berhasil melakukan konservasi ya memang ketika nya benar-benar memiliki dampak kepada masyarakat, ketika mereka kelaparan, ketika anak cucu mereka terancam tidak bisa hidup dengan baik, mereka tidak punya pilihan kecuali menebang . Oleh karena itu, model bisnisnya harus kita ubah dari menebang ke menanam," pungkas Raja Antoni.