Komisi VI DPR: Pengecer kembali jual LPG 3 kg tekan kepanikan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mengapresiasi instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan LPG 3 kg sebagai langkah sigap menekan kepanikan masyarakat dalam mendapatkan elpiji itu.“Instruksi Presiden Prabowo itu adalah langkah sigap karena beliau tidak mau membiarkan masyarakat berlarut-larut mengalami kesulitan mendapatkan gas melon tiga kilogram yang menjadi kebutuhan utamanya,” kata Rivqy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Meski demikian, dia memberikan catatan kepada PT Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membenahi permasalahan LPG 3 kg dengan ekstra hati-hati.

Sebab, kata dia, dampak dari kebijakan "gas melon" tersebut bisa merembet ke beberapa faktor lainnya. Misalnya, terjadinya panic buying di masyarakat yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak nakal untuk menimbun LPG 3 kg, kemudian dijual kembali dengan harga mahal.“Kebijakan yang niat awalnya untuk menguntungkan dengan mencoba memastikan subsidi tepat sasaran, yang terjadi malah buntung karena menyusahkan masyarakat dan dapat berpengaruh pada harga kebutuhan masyarakat lainnya,” katanya.

Dia pun meminta Kementerian ESDM dan PT Pertamina ke depannya memperhatikan pemenuhan akses dan kebutuhan konsumen dalam menyusun kebijakan pembenahan LPG 3 kg.

Baca juga: “Tolong pembenahan terkait masalah gas melon tiga kilogram oleh Kementerian ESDM dan PT Pertamina tidak mengesampingkan hak konsumen atau membuat akses dan pemenuhan kebutuhan akan gas tersebut malah menjadi sulit,” tuturnya.

Adapun saat ini, dia menilai fokus utama yang perlu dilakukan adalah mengembalikan distribusi LPG 3 tiga kg kembali normal di pasaran, serta mengawasi secara ketat agar gas tersebut tak dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET).

"Sambil mempersiapkan pengecer menjadi sub-pangkalan," ucap dia.

Sebelumnya, Selasa (4/2), Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan LPG 3 kg.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah berkomunikasi dengan Presiden pada Senin (3/1) malam terkait dengan perubahan pola distribusi gas subisidi 3 kg atau "gas melon".

"Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini, mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco kepada wartawan sebelum menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kementerian ESDM bersama Pertamina kemudian melakukan tata kelola para pengecer LPG 3 kg statusnya kini diubah menjadi sub-pangkalan sehingga dapat kembali berjualan kebutuhan rumah tangga tersebut.

Sub-pangkalan dinilai menjadi solusi untuk mengatur distribusi LPG 3 kg bisa dijual dengan harga yang tepat ke masyarakat sesuai juga dengan pemberian subsidi dari Pemerintah.

Kebijakan itu diambil setelah sebelumnya aturan mengenai pelarangan pengecer menjual LPG 3 kg diberlakukan dan penjualan gas tersebut hanya boleh dilakukan di pangkalan pada 1 Februari 2025.

Baca juga:

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025