KPPI berperan dukung perempuan berkiprah di politik

Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Bustan mengatakan bahwa Kaukus Perempuan Politik Indonesia ...

Feb 2, 2025 0

KPPI berperan dukung perempuan berkiprah di politik

Tarakan (ANTARA) - Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Bustan mengatakan bahwa Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan bagi perempuan yang ingin berkiprah di bidang politik.

"Pentingnya keterwakilan perempuan di legislatif agar dapat mencapai kuota 30 persen sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang," kata Bustan saat membuka secara resmi Musyawarah Daerah (Musda) KPPI Kota Tarakan, di Tarakan, Kalimantan Utara, Sabtu.

Ia menegaskan bahwa aksi nyata partisipasi perempuan dalam politik maupun dalam pembangunan daerah sangat dibutuhkan.

Hal ini dianggap penting untuk memastikan kebijakan yang dibuat lebih inklusif dan mewujudkan pembangunan yang adil berkelanjutan.

Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Imbaya Kantor Wali Kota ini, menjadi momentum penting dalam memperkuat peran perempuan di dunia politik.

Baca juga:

Sebelumnya Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Athiqah Nur Alami juga menyoroti pentingnya peran pendidikan untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan di sektor politik.

Athiqah menyebut tingkat keterpilihan perempuan untuk parlemen tingkat nasional pada Pemilu 2024 berada dalam kisaran 21-22 persen, mengalami sedikit peningkatan sekitar 1-2 persen dari 2019.

Jumlah itu, kata dia, belum memenuhi keterwakilan 30 persen yang dituangkan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Hal itu memperlihatkan belum adanya kemajuan signifikan dalam keterwakilan perempuan dan masih adanya tantangan bagi partisipasi perempuan berkiprah secara lebih luas dan setara di politik.

Hal itu disebabkan setidaknya beberapa faktor termasuk isu struktural dalam bentuk lemahnya dukungan dan komitmen partai politik terhadap kemajuan perempuan. Selain itu, ada pula isu sosial kultural di mana masih terdapat stigma tertentu yang menghalangi perempuan masuk dunia politik termasuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.